Page 25 - MAJALAH 210

LEGISLASI

ayat 1 disebutkan bahwa orang,
perseorangan, dan Badan Usaha
dalam pengusahaan Energi Pemerintah Pusat
Terbarukan wajib memiliki perizinan dan Pemda sesuai
berusaha. Badan usaha sebagaimana
dimaksud, adalah badan usaha milik kewenangan wajib
negara, badan usaha milik daerah, mengusahakan dana
badan usaha milik desa, koperasi, energi terbarukan
badan usaha milik swasta, dan
badan usaha lain sesuai dengan untuk mencapai target
ketentuan peraturan perundang kebijakan energi
undangan. Pengusahaan energi nasional.
terbarukan sendiri digunakan
untuk pembangkitan tenaga listrik,
mendukung kegiatan industri, Ridwan Hisjam
Anggota Komisi VII DPR RI
transportasi, atau kegiatan lainnya. OJI/PDT
Ada pun progres RUU ini, Sugeng
mengungkapkan draf regulasi itu menjamin standar dan mutu pengembangan energi terbarukan.
menjadi rancangan undang-undang pengelolaan lingkungan hidup serta “Pra-syarat kedua adalah
versi DPR, maka pemerintah harus keselamatan dan kesehatan kerja. Teknologi yang mumpuni. Kondisi
segera merespons dalam bentuk Sementara itu di lain kesempatan, saat ini dengan membanjirnya produk
surat presiden dengan menyertakan Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan asing dialami juga di teknologi energi
kementerian dan lembaga yang akan Hisjam mengungkapkan perlunya terbarukan, sehingga timbul kesan
membahas rancangan regulasi itu Revolusi Energi Terbarukan Indonesia bahwa harga energi terbarukan
sekaligus melampirkan daftar isian (RETINA) yang terdiri dari tiga relatif mahal. Menjadi syarat wajib kita
masalah atau DIM. pilar yakni payung hukum kokoh, untuk menguasai teknologi energi
“Dengan surat presiden tersebut penguasaan teknologi dan SDM terbarukan, sehingga diperlukan
di mana tercantum kementerian dan mumpuni. industri-industri yang menghasilkan
lembaga serta DIM, maka kami akan “Dalam draf RUU EB-ET, teknologi energi terbarukan, misal
segera membahas. Kami bentuk Pemerintah Pusat dan Pemda sesuai industri solar panel photovoltaic,
Panja RUU EB-ET antara pemerintah kewenangan wajib mengusahakan teknologi baterai listrik, teknologi
dan Komisi VII DPR RI yang akan dana energi terbarukan untuk inverter, teknologi turbin, dan lain
segera kita lakukan pembahasan,” mencapai target kebijakan energi sebagainya,” urai Ridwan.
kata Sugeng. nasional. Berdasarkan kondisi saat “Ketiga Sumber Daya Manusia
Secara umum RUU EB-ET ini, dalam masa transisi energi saya (SDM) yang kompeten, berkualitas
memuat materi pokok yang disusun usul perlunya RETINA (Revolusi dan handal yang fokus dalam
secara sistematis mulai dari asas Energi Terbarukan Indonesia) implementasi pengembangan
dan tujuan penguasaan sumber dipimpin Presiden agar akselerasi energi terbarukan. Kunci utama dari
energi baru terbarukan; pengelolaan pengembangan energi terbarukan keberhasilan RETINA adalah sumber
energi baru terbarukan; penyediaan, berjalan sukses,” ujar Ridwan. daya manusia,” imbuh Ridwan.
pemanfaatan, pengelolaan “Pertama, sebagai pilar revolusi Terakhir, Ridwan menaruh
lingkungan hidup, dan keselamatan; kebijakan terkait transisi energi yang harapan segala pencapaian target
penelitian dan pengembangan; harga termasuk dalam pengelolaan EBT negara untuk emisi karbon harus
energi baru terbarukan; dana energi dari energi berbasis fosil, Komisi VII mengedepankan pengelolaan energi
baru terbarukan; insentif, pembinaan, DPR RI mengambil inisiatif dalam secara adil dan keberkelanjutan.
dan pengawasan; hingga partisipasi penyusunan RUU tentang Energi Energi bersih dan berkelanjutan harus
masyarakat. Baru dan Energi Terbarukan,” menjadi center dari upaya bangsa kita
Dalam rancangan regulasi itu terangnya. dalam memerangi perubahan iklim.
terdapat pengaturan mengenai RUU EB-ET merupakan “Segala manfaat dari pencapaian
pengelolaan lingkungan hidup dan konsensus semua pemangku target tersebut harus dapat
keselamatan, yaitu kewajiban badan kepentingan, akan dapat memacu memberikan manfaat sebesar-
usaha yang menyelenggarakan semua pihak untuk secara serius besarnya kemakmuran rakyat
energi baru terbarukan untuk terlibat dalam melakukan akselerasi Indonesia,” tutup Ridwan. leko/es

TH. 2022 EDISI 210 PARLEMENTARIA 25