Page 23 - MAJALAH 210

ANGGARAN

permintaan dan stok dunia yang agar tetap kondusif. Sehingga, tidak energi pun dinaikkan hingga Rp502
terbatas. Hal ini ditunjukkan dengan mudah terjadi capital outflow tersebut. triliun. Hal itu sebagai kompensasi
Ekspor Indonesia pada Januari 2022 Hal lainnya, kondisi perang Rusia tidak dinaikkannya harga subsidi,
menunjukkan pertumbuhan sebesar versus Ukraina yang tanpa kepastian terutama BBM dan LPG. Karena itu,
25,31 persen (yoy). Sehingga, ekspor kapan berakhir. Perang yang telah DPR mendorong agar subsidi energi
Januari 2022 menjadi sebesar 19,16 berlangsung sejak Februari 2022 itu dari bersifat terbuka menjadi bersifat
miliar dollar Amerika Serikat (AS). berpengaruh terhadap perekonomian tertutup.
Secara teori, pertumbuhan global, tak terkecuali Indonesia. “Dengan cara memvalidasikan data
ekonomi pada dasarnya ditunjang Pertumbuhan ekonomi global yang penerima subsidi terlebih dahulu agar
oleh tiga hal, yaitu konsumsi rumah seharusnya dapat tumbuh pasca tepat sasaran,” ujar Wakil Ketua Komisi
tangga, ekspor/impor, pengeluaran VII DPR RI Maman Abdurrahman.
pemerintah, dan investasi. Jika situasi Strategi selanjutnya adalah dengan
ekspor komoditas kembali dalam melakukan penghematan anggaran di
situasi normal dan beberapa negara seluruh kementerian/lembaga hingga
masuk ke dalam resesi, otomatis Rp24,5 triliun untuk anggaran yang
demand akan menurun. Dampaknya, Pemerintah harus tidak prioritas. Menkeu Sri Mulyani
inflasi dalam negeri akan naik karena menegaskan cadangan tambahan
uang yang beredar tidak mampu bisa menjaga anggaran ini untuk meredam gejolak
membeli komoditas yang berlimpah iklim investasi di ekonomi global akibat kenaikan harga
tersebut. Indonesia agar pangan dan energi. Pencadangan
“Sehingga pemerintah perlu anggaran ini diupayakan untuk menjaga
memberikan langkah-langkah tetap kondusif. pertumbuhan ekonomi nasional yang
lain yang menjadi prioritas untuk Sehingga, tidak telah dicapai positif pada kuartal I 2022
masyarakat, seperti bantuan mudah terjadi tersebut.
perlindungan sosial yang bisa kerek Strategi terakhir adalah DPR
daya beli masyarakat,” tambah capital outflow bersama pemerintah terus mendorong
Hergun. agar inklusi keuangan melalui
Selain itu rencana The Fed yang Heri Gunawan pengintegrasian data kependudukan
akan menaikkan suku bunga (fed Anggota Komisi XI DPR RI melalui Nomor Induk Kependudukan
fund rate) yang diperkirakan hingga (NIK) dan data perpajakan melalui
tujuh kali pada 2022. Hal itu dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
rangka antisipasi kenaikan inflasi pandemi menjadi tertahan karena segera direalisasikan, khususnya bagi
tertinggi dalam 40 tahun terakhir adanya kenaikan harga komoditas, warga yang sudah memiliki penghasilan
yang telah menyentuh 7,9 persen khususnya minyak bumi dan hasil di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak
(yoy) per Maret 2022. Bahkan, pada olahan industri pertambahan. (PTKP).
pekan ketiga Juni 2022, The Fed Anggota Komisi XI DPR RI Marinus
kembali menaikkan suku bunga Exit Strategy Gea menjelaskan dengan adanya
acuan sebesar 75 basis poin. Di tengah situasi global yang pengintegrasian data tersebut
Naiknya fed fund rate itu tidak menentu itulah, DPR bersama sekaligus akan melihat seberapa besar
berdampak signifikan terhadap kondisi pemerintah telah menyusun ketimpangan ekonomi masyarakat
perekonomian nasional. Sebab, dapat beberapa strategi keluar (exit strategy) Indonesia, sehingga pemerintah akan
memicu keluarnya modal asing di sebagai cara untuk keluar dari lebih mudah menyalurkan subsidi
pasar surat utang karena spread potensi krisis. Ditambah, menurut bantuan bagi masyarakat miskin dan
antara yield SBN dan yield treasury di laporan IMF, setidaknya akan ada 40 penindakan hukum bagi para wajib
tenor yang sama semakin menyempit. negara di mana perekonomiannya pajak yang selama ini ‘ngemplang’
Sehingga, investor asing cenderung dipastikan akan mengalami resesi. pajak.
mengalihkan dana ke negara maju, Krisis keuangan ini akan berlanjut ke “Karena tentunya dengan
memicu capital outflow di pasar negara krisis pangan, krisis energi, hingga penggunaan NIK ini, maka seluruh
berkembang (emerging market). krisis sosial. kegiatan aktivitas yang terkait
Karena itu, Hergun meminta agar DPR pun memahami hal ini. Untuk dengan transaksi wajib pajak warga
di tengah kondisi ekspor di 2023 yang mencegah terjadinya krisis sosial negara bisa terdeteksi dengan baik.
tidak menentu, pemerintah harus bisa karena melonjaknya harga energi Ini tinggal disinkronisasi saja,” imbuh
menjaga iklim investasi di Indonesia di tingkat global, anggaran subsidi Marinus. lrdn/aha

TH. 2022 EDISI 210 PARLEMENTARIA 23