Page 40 - MAJALAH 210

KU N KER
K OM ISI IV

Serius Perhatikan Masalah PMK

Sejumlah hewan ternak hewan ternak, mengingat hewan ini bisa cepat turun, karena kan
di Jawa Timur yang ternak yang menjadi korban PMK memang Kementerian Pertanian
terjangkit penyakit telah mencapai pulihan dan tersebar terbatas anggaranya,” ujar Sudin.
“Bantu segera vitamin, obat-
luas.
mulut dan kuku (PMK) “Uang yang belum terpakai obatan, disinfektan dan juga vaksin
telah menembus angka gunakan dulu untuk pembelian karena kalau tidak ada vaksin
ratusan hingga puluhan vaksin, ada Rp100 miliar dari Eselon sudah tidak mungkin lagi. Haru
gerak cepat, tidak boleh nanti atau
I untuk beli vaksin sementara di PKH
ribu ekor telah mati. ada Rp80 miliar sudah diputuskan besok-besok lagi. Bahkan, kemarin
Hal ini tentu menjadi untuk beli vaksin,” ungkap Sudin kita minta agar ditambah anggaran
perhatian serius oleh usai mengunjungi Pusat Veteriner untuk penanganan PMK ini karena
dikhawatirkan akan menjangkit
Farma, Surabaya, Jawa Timur, Jumat
Komisi IV DPR RI dalam pertengahan Juni ini. seluruh Indonesia,” tambahnya.
kunjungankerjanyake “Sementara vaksin belum ada, Gencarkan Sosialisasi
sejumlah daerah. bantu dengan menyiapkan obat- Penanganan PMK
obatan, antibiotik, vitamin dan
disinfektan karena yang belum Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
terkena PMK harus diberi vitamin Anggia Erma Rini menyoroti masih
etua Komisi IV DPR RI agar tetap kuat, jangan sampai kena, minimnya informasi ke daerah
Sudin meminta agar yang kedua kandang harus disemprot terkait cara penanganan Penyakit
pemberian vaksin disinfektan. Ini yang paling penting,” Mulut dan Kuku (PMK) yang
terhadap hewan sambung Sudin. sudah menjangkiti hewan ternak
K ternak agar dipercepat. Lebih lanjut, Sudin sampaikan di beberapa wilayah Indonesia,
Untuk memenuhi kebutuhan vaksin bahwa menurut informasi khususnya alokasi anggaran
terhadap hewan ternak, Sudin anggaran refocusing Rp100 miliar penanganan PMK.
mendesak agar kementerian terkait belum digunakan karena belum Menurutnya masih banyak
melakukan refocusing anggaran atau ditandatangani oleh Dirjen Anggaran. kepala daerah yang belum paham
menggunakan anggaran yang belum “Ayo kita sama-sama bicara dengan untuk mengalokasikan anggaran
terpakai untuk pembelian vaksin Dirjen Anggaran, supaya anggaran penanganan PMK. Ia mendorong
pemerintah pusat perlu lebih
intensif dalam mensosialisasikan
surat edaran dari Menteri Dalam
Negeri tentang dukungan dan
antisipasi wabah PMK pada ternak,
dimana salah satu poinnya adalah
pendanaan untuk pengendalian
dan penanggulangan wabah ini
dianggarkan dalam APBD.
“Penanganan penganggaran di
kabupaten/kota pemerintah daerah
(masih minim), karena ini kejadian
luar biasa yang tidak terprediksikan.
Perlu ada penanganan pembiayaan
meskipun sudah ada surat edaran
dari Menteri Dalam Negeri
SINGGIH/PDT untuk mempersilakan pimpinan
daerah menangani kasus PMK ini
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat memimpin kunjungan kerja Komisi IV ke Surabaya, Jawa Timur. dengan penganggaran yang ada

40 PARLEMENTARIA EDISI 210 TH. 2022