Page 73 - MAJALAH 210
P. 73
PERN I K
Manajemen Satu Data di Setjen DPR
yang meliputi aspek perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi, guna
memberikan kemudahan pada
Anggota DPR dan masyarakat dalam
mendapatkan data dan informasi,”
imbuhnya.
Selain itu, Setjen DPR RI juga
telah menetapkan Rencana Induk
Teknologi Informasi Komunikasi
(RITIK) 2020-2024, sebagai
panduan dalam mengoptimalkan
pengelolaan IT berbasis digital dan
mengintegrasikan pengelolaannya.
Saat ini Setjen DPR “Apalagi hingga awal tahun 2022
telah memiliki ini, Setjen DPR RI telah memiliki
regulasi mengenai 120 Aplikasi Sistem Informasi yang
digunakan untuk memberikan
Sistem Manajemen OJI/PDT kemudahan layanan administrasi,
Satu Data di Setjen persidangan, dan keahlian kepada
DPR yang meliputi oleh media dan masyarakat, Anggota Dewan,” urai Indra.
Dalam waktu dekat bahkan,
parlemen harus akuntabel kepada
aspek perencanaan, masyarakat yang diwakilinya, dan DPR RI akan memiliki big data yang
pelaksanaan, dan parlemen harus efektif dalam digunakan untuk sebesar-besarnya
evaluasi, guna menjalankan fungsi legislasi dan pelaksanaan fungsi representasi
DPR RI dalam menyerap dan
pengawasan. “Sejalan dengan
memberikan hal tersebut DPR juga telah menindaklanjuti aspirasi masyarakat,
kemudahan pada mendeklarasikan partisipasi parlemen serta mempercepat terwujudnya
Anggota DPR dan Indonesia dalam inisiatif parlemen DPR RI sebagai parlemen modern.
Setjen DPR RI, kata Indra, juga secara
terbuka atau Open Parliament tanggal
masyarakat dalam 29 Agustus 2018 yang dicetuskan optimal mendukung Pusat Data
mendapatkan data oleh berbagai organisasi internasional Analitik di DPR RI yang diharapkan
dan informasi, seperti Open Government mampu mengelola data-data yang
Partnership, Inter-Parliamentary dimiliki saat ini.
Indra Iskandar Union dan Open Parliament Network,” “Keseriusan Sekretariat Jenderal
Sekretaris Jenderal DPR RI
jelasnya. dalam mendorong perwujudan
Untuk mewujudkan keterbukaan parlemen setidaknya
ujar Indra saat membuka Seminar keterbukaan parlemen atau bisa ditunjukkan dari diterimanya
Bakohumas dengan tema ‘Sejauh Open Parliament Indonesia (OPI) Anugerah Keterbukaan Publik dari
Mana Keterbukaan Parlemen di tersebut, tambah Indra, DPR RI Komisi Informasi Pusat sebagai badan
Indonesia’. telah menyusun rencana aksi publik informatif,” imbuhnya. Predikat
Dalam amanat IPU, lanjut Indra, parlemen terbuka yang berfokus yang diperoleh DPR RI tersebut,
untuk mempromosikan parlemen untuk meningkatkan akses publik mendapatkan apresiasi oleh
yang demokratis, ada lima nilai dasar terhadap informasi parlemen dan Direktur Jenderal Informasi dan
yang harus diperhatikan oleh setiap legislasi, partisipasi publik dalam Komunikasi Publik, Kementerian
parlemen di dunia. Diantaranya proses parlemen dan legislasi, serta Komunikasi dan Informatika serta
adalah parlemen harus dapat pemanfaatan dan penguatan inovasi selaku Ketua Umum Bakohumas,
merepresentasikan keberagaman dan teknologi penunjang parlemen Usman Kansong. Ia menyebut, di
sosial dan politik di masyarakat melalui penguatan institusi dan tengah tuntutan masyarakat atas
termasuk perempuan dan pemuda, kapasitas di dalamnya. transparansi yang tinggi, maka
parlemen harus terbuka dan “Seperti saat ini Sekretariat lembaga parlemen tentu harus
transparan dalam bekerja. Jenderal (Setjen) DPR telah segera meningkatkan akuntabilitas
Parlemen harus dapat diakses memiliki regulasi mengenai Sistem dan efektivitasnya. lbia/aha
TH. 2022 EDISI 210 PARLEMENTARIA 73
