Page 23 - MAJALAH 213

LEGISLASI

persetujuannya, sedangkan Fraksi pada BI, OJK, dan LPS. Desain technology yang mencakup sistem
Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) kelembagaan badan supervisi juga pembayaran hingga penghimpunan
menjadi satu-satunya fraksi yang perlu memaksimalkan peranan badan dan/atau penyaluran dana yang
memberikan minderheid nota supervisi yang anggotanya sebagian marak dibicarakan. Anggota
(menerima dengan catatan) bagi besar dari akademisi dan profesional,” Komisi XI DPR RI, Vera Febyanthy
RUU yang sebelumnya merupakan ujar Anggota Komisi IX DPR RI yang menegaskan bahwa RUU P2SK
usul inisiatif komisi XI tersebut. juga Anggota Badan Legislasi itu. harus mampu menjadi payung
Disampaikan oleh Hidayatullah, PKS RUU P2SK memuat pasal tentang hukum bagi keberadaan inovasi jasa
memberikan setidaknya 22 butir pembentukan badan supervisi yang keuangan di Tanah Air. Payung hukum
catatan yang salah satunya terkait tugasnya menjadi perpanjangan tersebut untuk memberikan regulasi,
dengan lembaga supervisi yang tangan DPR dalam mengawasi khususnya dampak dari beragam
sempat menjadi sorotan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan model transaksi yang baru bagi
“Fraksi PKS berpendapat bahwa Lembaga Penjamin Simpanan masyarakat.
eksistensi dan penguatan peranan (LPS). Sebelumnya, terlebih dahulu Selanjutnya, pembahasan RUU
badan supervisi pada BI, dibentuk Badan Supervisi Bank P2SK ini akan dilakukan di Komisi XI
OJK, dan LPS penting untuk Indonesia. dengan langkah awal penyusunan
memperkuat governance sektor Selain itu, hal lain yang tak kalah daftar inventarisasi masalah oleh
keuangan. Dengan demikian sangat menjadi sorotan adalah dorongan pemerintah sebelum nantinya akan
penting untuk memperkokoh untuk pengaturan inovasi teknologi dibahas bersama oleh dua belah
peranan dan fungsi badan supervisi sektor keuangan atau financial pihak. luc/es

F-NASDEM F PKS
6 Catatan “Dibutuhkan kajian yang 22 Catatan “Fraksi PKS berpendapat
lebih matang terkait pengaturan masih diperlukannya penguatan aturan
koperasi selaku lembaga keuangan yang mendukung pengembangan sektor
non perbankan dalam RUU P2SK, keuangan syariah dan ekosistemnya.
mengingat regulasi tentang koperasi Hal ini sangat penting dalam upaya
merupakan kewenangan lintas mewujudkan Indonesia sebagai pusat
kementerian.” keuangan syariah global sebagaimana
sudah dicanangkan oleh pemerintah.”

F-PKB
4 Catatan “Mendorong agar
kewenangan lembaga penjamin F-PAN
simpanan diperkuat baik dari 8 Catatan “Penghimpunan dana
sisi kelembagaan maupun dan transaksi digital yang dilakukan
kewenangan. Salah satunya perusahaan atau lembaga non bank,
adalah dalam embantu perlu diatur lebih jelas dan tegas dalam
penanganan bank sakit.” RUU ini agar masyarakat terlindungi,
baik aspek keamanan keuangan
mapuan perlindungan data pribadinya.”

F-DEMOKRAT
8 Catatan dan 3 Rekomendasi “Perlu
adanya payung hukum terkait keberadaan F-PPP
fintech, agar terdapat kejelasan terkait 7 Catatan “Kehadiran RUU P2SK
aturan dan sanksi atas penyelenggaraan diharapkan dapat mendorong
fintech, sehingga negara diharapkan dapat percepatan transmisi kebijakan
memperkuat perlindungan terhadap suku bunga acuan terhadap
masyarakat, terhadap bahaya atau penurunan suku bunga
kerugian yang dapat ditimbulkan.” pinjaman.”

TH. 2022 EDISI 213 PARLEMENTARIA 23