Page 19 - MAJALAH 213

PENGA W ASAN

terhadap institusi Polri terus menurun ini menjadi evaluasi keseluruhan
sejak awal tahun 2022. Hasil survei sebagai institusi sehingga kekerasan
Indikator Politik Indonesia pada tidak menjadi bagian permanen
9 Januari 2022 menunjukkan dalam budaya kehidupan aparat
persentase Polri hanya 74,1 persen penegak hukum yang seharusnya
berada di urutan ketiga setelah TNI menjadi role model di garis terdepan
dan Presiden. Padahal, hasil survei dalam menegakkan etika dan
dua bulan sebelumnya, tingkat perilaku insan Bhayangkara sesuai
kepercayaan terhadap Polri mencapai slogan teranyar Polri ‘Presisi’.
80,2 persen. Oleh karenanya, arus atensi publik
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies akan lebih produktif jika diarahkan
Kadir tak menampik kondisi tersebut. dan fokus pada pertanyaan-
Dugaan extra judicial killing terhadap pertanyaan dalam ruang lingkup
Brigadir Yosua idealnya dilihat dalam mengkritisi perjalanan reformasi
kacamata evaluasi sejauh mana kultural di tubuh Polri. Perkara
reformasi kultural di tubuh Polri telah Reformasi kultural di tubuh Polri
berjalan mengingat kekerasan dan memang bukanlah hal yang baru dan
pelanggaran hukum oleh oknum bukanlah proyek membangun candi
Polri terus saja terjadi di semua level Presiden perlu dalam semalam. Reformasi kultural
kepangkatan dan jabatan. masih menjadi agenda esensial
Tak hanya itu, Anggota Komisi memformulasikan yang belum selesai (unfinished
III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi ulang reformasi business) meski di setiap suksesi
meminta Presiden Joko Widodo Polri, perlu ada kepemimpinan Polri pembenahan
mengambil langkah serius untuk kultur institusi dan anggota Polri
melakukan reformasi kultural Polri pengawasan secara selalu menjadi perhatian utama.
guna mewujudkan amanah Pasal 1 langsung dalam Teranyar slogan Polri “Presisi”
Ayat 3 UUD 1945 bahwa Indonesia upaya menumbuhkan menjadi tanda keinginan besar Polri
adalah negara hukum. Presiden harus mereformasi dirinya kearah yang
‘bersih-bersih’ institusi Polri dari para kepercayaan lebih humanis.
oknum personel yang secara sengaja publik dan dunia Dengan dukungan anggaran
melanggar nilai-nilai Tri Brata dan internasional atas yang besar selama ini, perubahan
Catur Prasetya. menyeluruh dari hulu ke hilir
“Presiden perlu memformulasikan due process of law di merupakan sebuah keharusan
ulang reformasi Polri, perlu ada Indonesia meliputi proses seleksi dan
pengawasan secara langsung dalam rekrutmen, penyusunan kurikulum
upaya menumbuhkan kepercayaan Habib Aboe Bakar Alhabsyi. dan bahan ajar saat masa pendidikan,
publik dan dunia internasional atas Anggota Komisi III DPR RI. FOTO: JAKA/NVL perspektif sebagai pengayom
due process of law di Indonesia. masyarakat saat penugasan,
Kabar ditangkapnya Irjen Pol. Teddy substance dan legal culture. Namun kepatuhan kepada atasan hanya jika
Minahasa menjadi pukulan telak ketiga hal tersebut masih terjadi bersesuaian dengan hukum dan tidak
untuk institusi Polri yang menjadi ketimpangan. resisten atas kritik dan pengawasan
prahara kepercayaan publik terhadap Legal culture sejatinya dari civil society.
institusi Polri sesaat setelah kasus merupakan poin terpenting yang Tragedi bisa menjadi hikmah
Ferdy Sambo mencuat,” tandas bisa memengaruhi dua aturan lain untuk menjawab keinginan dan
Politisi Fraksi Partai Keadilan tersebut. Aspek moralitas merupakan harapan masyarakat akan hadirnya
Sejahtera (PKS) tersebut dalam aspek terpenting dari semua itu. reformasi kultural di tubuh Polri
keterangan resminya, pertengahan Institusi Polri harus segera berbenah secara paripurna. Bersih-bersih
Oktober ini. agar melahirkan kembali polisi-polisi dan sikap tegas Jenderal Sigit bisa
Moralitas anggota Polri harus bermoral dan bermanfaat untuk jadi momentum yang tepat untuk
segera dilakukan perbaikan. Polri bangsa dan negara. mempercepat hadirnya reformasi
membutuhkan yang akselerasi Amatan dalam konteks sejauh kultural yang “Presisi” dengan
reformasi kultural yang terdiri dari mana reformasi kultural Polri telah dukungan seluruh pemangku
tiga aspek yakni legal structure, legal berjalan menjadi sangat relevan agar kepentingan di negeri ini. lpun/es

TH. 2022 EDISI 213 PARLEMENTARIA 19