Page 22 - MAJALAH 213
P. 22
LEGISLASI
RUU P2SK, Langkah Awal Omnibus
Law Sektor Keuangan Indonesia
Pada Rapat Paripurna 20 September 2022 lalu, 15 UU lain yang mengatur berbagai
Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan aspek pada sektor keuangan, antara
dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) resmi lain kelembagaan, perbankan,
pasar keuangan, perasuransian,
ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR. perkoperasian, Inovasi Teknologi
Sektor Keuangan (ITSK), akses
pembiayaan,hingga perdagangan
UU P2SK sendiri Legislasi Nasional (Prolegnas) karbon.
merupakan Omnibus Prioritas. Bukan tanpa alasan RUU Dalam Rapat Paripurna DPR
Law pada sektor P2SK menjadi undang-undang sapu RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun
keuangan yang telah jagad. Ada 339 pasal yang terangkum Sidang 2022-2023 tersebut 8
R masuk dalam Program dalam 24 bab ini, berkaitan dengan dari 9 fraksi di DPR menyatakan
Rekomendasi dan Catatan Fraksi atas RUU P2SK
F-GOLKAR
7 Rekomendasi
“RUU P2SK harus
meningkatkan
mekanisme dan alur
koordinasi antarlembaga,
subsector, serta
stakeholder yang terkait
dalam sektor keuangan.”
F-GERINDRA
F-PDI PERJUANGAN 8 Catatan “RUU P2SK
“Berfokus pada upaya meningkatkan diharapkan mampu mendorong
pendanaan, efisiensi, inklusi, serta inklusi keuangan terutama
meningkatkan kepercayaan pasar di sektor meningkatkan rasio kredit
keuangan dalam rangka meningkatkan UMKM mencapai setidak-
kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang tidaknya 30% pada 2024 serta
inklusif dan sustainable menuju Indonesia mengurangi jumlah masyarakat
yang sejahtera, maju dan bermartabat.” yang unbankable.”
22 PARLEMENTARIA EDISI 213 TH. 2022
