Page 15 - MAJALAH 213

LAPORAN UT AMA

dolar AS, maka keseluruhan tahun tidak sedikit, langsung 30 persen,”
rata-rata ICP Indonesia masih pada 97 ujar Politisi Partai Demokrat itu.
dolar AS,” ujar Menkeu Sri Mulyani. Vera menilai seharusnya
anggaran APBN diprioritaskan untuk
Picu Inflasi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Sehingga, APBN perlu menjadi
Namun, keempat alasan penopang utama dalam memberikan
tersebut bukan tanpa pro-kontra. bantalan ekonomi ketika baru pulih
Sebab, data menyebutkan, setiap dari ekonomi. Bukan untuk hal-hal
kenaikan harga BBM 10 persen akan yang tidak prioritas dan berdampak
berkontribusi pada inflasi sebesar 1,2 terhadap perkembangan luas,
persen. Dengan harga Pertalite yang seperti misalnya pembangunan Ibu
dibanderol Rp10.000 per liter maka Kota Negara (IKN) dan Kereta Cepat
ada kenaikan 31 persen. Sedangkan Jakarta-Bandung yang mengalami
Solar yang dibanderol Rp 6.800 per pembengkakan anggaran dari
liter mengalami kenaikan 31 persen. perencanaan awal.
Dengan kenaikan harga BBM Karena itu, Wakil Ketua Komisi
tersebut maka akan mendorong XI Amir Uskara menilai keputusan
inflasi ke angka kurang-lebih pemerintah menaikkan harga BBM
3,5 persen. Secara year on year, Kita baru saja pulih, subsidi tersebut perlu dibarengi
diprediksi inflasi tahun 2022 akan dengan bauran kebijakan. Bauran
menyentuh angka 7-9 persen inflasi. namun sudah ditekan kebijakan tersebut, bukan saja untuk
Jika inflasi meningkat, maka akan kembali dengan menambah bantuan langsung tunai
mempercepat munculnya stagflasi, kenaikan BBM (BLT) kompensasi BBM dan subsidi
di mana terjadi pertumbuhan upah, pemerintah juga disarankan
ekonomi yang lemah dan angka menambah dana kompensasi berupa
Vera Febyanthy
pengangguran yang tinggi. Anggota Komisi XI DPR RI. FOTO: MENTARI/NVL bantuan permodalan kepada pelaku
Menanggapi hal ini, Komisi XI usaha UMKM yang terdampak.
DPR RI pun angkat bicara. Anggota “Sebab, sebesar 97 persen
Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir Politisi PAN itu memahami anggaran serapan tenaga kerja ada di UMKM.
menilai dampak kenaikan tersebut memang subsidi telah memberatkan Jadi UMKM perlu mendapat bantuan
dampak berdampak pada target APBN. Namun, menaikkan harga BBM langsung agar masih bisa optimal
ekonomi yang tidak bisa tercapai dan bersubsidi justru lebih memberatkan dalam penyerapan tenaga kerja,”
rencana belanja maupun penerimaan lagi bagi kehidupan rakyat miskin. ujar Amir.
bisa terkoreksi dengan sendirinya. Kenaikan BBM ini juga dinilai Di sisi lain, ia juga memahami
Bila ekonomi turun, akan semakin memberatkan sebab kenaikan harga BBM jenis Pertalite
transaksi perdagangan masyarakat baru saja pulih secara dan Pertamax (non-subsidi) secara
pasti lesu. Bila ekonomi dari pandemi. Anggota bersamaan dengan gap yang
perdagangan lesu, itu Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy masih lebar, memang berisiko tetap
bisa mengoreksi target menegaskan setelah kurang lebih membuat konsumen Pertamax
ekonomi dan tentu dua tahun masyarakat harus terhimpit membeli Pertalite. Karena itu, ia
asumsi makro APBN secara mobilitas, kini saatnya mereka menyarankan pemerintah tetap
tidak akan tercapai. merasakan bisa bekerja kembali konsisten merencanakan pembatasan
“Kalau target-target secara normal. Namun, adanya penggunaan Pertalite hanya kepada
sudah tidak tercapai, kenaikan BBM ini akan memukul kategori miskin dan angkutan umum
maka otomatis kembali tren pemulihan ekonomi yang memang membutuhkan.
rencana belanja dan yang telah tercapai secara positif “Tinggal mekanismenya
penerimaan negara pada kuartal II. mempermudah akses terhadap orang
akan terkoreksi “Pemerintah harus evaluasi miskin dan validasi datanya disiapkan.
atau tidak tercapai,” kebijakan ini. Kita baru saja pulih, Sehingga pembatasanlah yang efektif
ujarnya. namun sudah ditekan kembali mencegah peralihan konsumen non-
Meskipun dengan kenaikan BBM ini. Pemerintah subsidi ke BBM jenis subsidi,” tutup
demikian, harusnya sensitif, apalagi naiknya Politisi PPP tersebut. l rdn/es

TH. 2022 EDISI 213 PARLEMENTARIA 15