Page 13 - MAJALAH 213

LAPORAN UT AMA

BLT-BBM Tak Efektif Juli 2022 telah mencapai 4,94 persen pasti sangat kesulitan untuk bisa
sebagai Kompensasi yoy. Dari jumlah tersebut komponen hidup dengan hanya Rp500 ribuan
makanan mencatatkan inflasi yang per bulan. Oleh karena itu, pemerintah
Anggota Komisi VIII DPR RI sangat tinggi, mencapai 11,47 persen seharusnya fokus dan serius
Hidayat Nur Wahid mengatakan BLT- yoy. Hal ini tentu akan semakin parah menjaga kestabilan harga-harga
BBM yang dikucurkan pemerintah jika nantinya terjadi kenaikan harga agar masyarakat mampu bertahan
sebesar Rp24,17 triliun tidak akan bahan bakar minyak. hidup layak, bukan justru memberikan
cukup untuk menutupi kebutuhan Sementara pemerintah berdalih pelipur lara dengan bansos yang
rakyat sebagai dampak dari kenaikan bahwa BBM hanya dikonsumsi oleh berdurasi hanya 4 bulan dan rawan
harga-harga atau inflasi yang dialami masyarakat mampu juga cenderung tidak tepat sasaran. Sementara tidak
oleh masyarakat. bias. Karena standar mampu yang ada jaminan bahwa setelah 4 bulan
Apalagi, bansos hanya diberikan ditetapkan dalam Garis Kemiskinan bansos akan berlanjut, atau harga
kepada sebagian kelompok hanyalah berpendapatan Rp505 BBM kembali turun ke harga sebelum
masyarakat saja dengan jumlah ribu per orang per bulan. Garis dinaikkan,” lanjutnya.
dan jangka waktu terbatas, HNW mempertanyakan kepada
sementara inflasi dan kenaikan harga Kemensos dan Kemenkeu terkait
berlangsung terus menerus dan kebutuhan tambahan anggaran
dampak negatifnya dirasakan oleh perlindungan sosial tahun 2022
masyarakat luas. Belum lagi masalah yang sudah dibahas bersama antara
validitas data penerima manfaat yang Komisi VIII DPR RI dengan Menteri
selama ini belum diperbaiki oleh Sosial (6/6). Adapun kebutuhannya
Kemensos dan disepakati dengan sekitar Rp7,8 Triliun untuk membiayai
Komisi VIII DPR, dan karenanya hal ini kekurangan anggaran program PKH
masih terus jadi temuan di BPK. bagi lansia, kekurangan anggaran
“Peluncuran program bansos bantuan penanganan korban bencana
(BLT-BBM) secara sepihak itu ibarat alam, bencana sosial, dan non alam,
pelipur lara sesaat dari potensi tambahan program atensi bagi 4
melonjaknya inflasi akibat rencana juta anak yatim/piatu, dan biaya
kenaikan harga BBM, yang akan penyaluran PT POS Indonesia.
berlanjut terus dan tidak hanya “Ada bansos reguler dan
berumur beberapa bulan saja. Mirip keberpihakan pada anak yatim/
seperti BLT minyak goreng yang piatu senilai Rp7,8 Triliun yang
kini durasinya sudah habis, padahal hingga kini tidak jelas pengalokasian
standar harga minyak goreng tetap peluncuran program anggarannya. Tapi dalam kondisi
lebih tinggi dari periode sebelumnya. seperti ini, pemerintah tiba-tiba
Itulah realitas yang dihadapi bansos secara sepihak malah mampu menyiapkan bansos
masyarakat tanpa mendapatkan BLT itu ibarat pelipur lara senilai Rp24,17 triliun tanpa melalui
lagi dari Pemerintah,” jelasnya. sesaat dari potensi pembahasan sama sekali. Praktik ini
Menurutnya, penetapan bansos sangat mengecewakan para pihak
senilai Rp24,17 triliun untuk 20,65 melonjaknya inflasi yang berhak menerima manfaat,
juta keluarga sangat terburu-buru. akibat rencana mengesampingkan peran DPR RI,
Apalagi jika benar pendistribusiannya kenaikan harga BBM serta tidak memenuhi rasa keadilan,”
langsung dilaksanakan oleh ujarnya.
Kemensos mulai 1 September “Kalau Pemerintah belum bisa
Hidayat Nur Wahid
2022 atau hanya 3 hari setelah Anggota Komisi VIII DPR RI. FOTO: DOK/NVL memenuhi semua kewajibannya
pengumuman. Padahal, Kementerian terhadap rakyat penerima manfaat,
Sosial masih punya utang penjelasan mestinya pemerintah tidak menaikkan
misalnya terkait temuan BPK soal tersebut juga seharusnya dikoreksi harga BBM. Meskipun dampaknya
penyimpangan 2,5 persen dana karena masih dibasiskan pada survei coba dialihkan dengan pemberian
bansos dan invalidnya sejumlah data kebutuhan dasar tahun 2004. bansos, tentu akan menambah beban
penerima bansos di DTKS. “Kebutuhan dasar hari ini dengan jangka panjang yang dipikulkan
HNW sapaan akrab Hidayat Nur tahun 2004 tentu jauh berbeda, dan terhadap rakyat secara umum,”
Wahid menjelaskan, inflasi IHK pada jika ditanyakan kepada masyarakat, pungkasnya. l ria/es

TH. 2022 EDISI 213 PARLEMENTARIA 13