Page 11 - MAJALAH 213

LAPORAN UT AMA

mencapai 614,5 ribu barel per hari, Selanjutnya, Banggar DPR,
dari target lifiting APBN 2022 sebesar mengharapkan pemerintah
635-703 ribu barel per hari,” ungkap mengambil langkah-langkah
Said. strategis. Pertama, bila angka subsidi
Selama rentang Januari-Agustus BBM bergeser dari Rp502 triliun
2022, penggunaan pertalite telah ke Rp650 triliun, pemerintah bisa
mencapai 19,5 juta kiloliter dari mengambil kebijakan kurangan
kuota 23 juta kiloliter. Terhadap bayar kepada Pertamina dengan
penggunaan solar subsidi pada menggunakan APBN 2023. Namun,
rentang waktu yang sama mencapai Banggar menyarankan ruang
11,4 juta kiloliter dari kuota 14,9 juta kekurangan bayar itu maksimal di
kiloliter. Permintaan tinggi terhadap rentang Rp100-140 triliun dengan
pertalite dan solar sejalan dengan menyesuaikan pergeseran harga ICP
makin membaiknya pemulihan dan kurs rupiah terhadap dolar AS.
ekonomi masyarakat. Pada kuartal II Kedua, operasi pasar harus terus
2022 lalu, pertumbuhan ekonomi kita Pertumbuhan ini dilakukan, karena ada gap harga yang
telah mencapai 5,44 persen year on tinggi antara BBM bersubsidi dengan
year (yoy). telah memposisikan non subsidi. Migrasi besar-besar para
“Pertumbuhan ini telah situasi ekonomi kita pengguna pertamax ke pertalite
memposisikan situasi ekonomi sedikit lebih baik dari bisa terjadi. Belum lagi, tingginya
kita sedikit lebih baik dari sebelum permintaan solar dan pertalite
pandemi Covid-19. Ekonomi kita yang sebelum pandemi berpotensi diselundupkan atau
pulih ini wajib kita syukuri, tetapi ada Covid-19. Ekonomi ditimbun. Di sinilah, pemerintah harus
risiko kebutuhan pertalite dan solar kita yang pulih ini memastikan distribusi mencukupi
yang meningkat drastis,” tutur politisi ke seluruh wilayah Indonesia. Ketiga,
PDI Perjuangan itu. wajib kita syukuri, pemerintah harus memastikan
Akibatnya, pemerintah tetapi ada risiko kebutuhan solar untuk petani, nelayan,
menghadapi dua persoalan kebutuhan pertalite pelaku usaha mikro, dan tukang ojek.
sekaligus yang harus diselesaikan, Keempat, melakukan operasi
yakni tekanan harga BBM yang dan solar yang dan intervensi pasar atas kenaikan
tinggi, sekaligus membangkaknya meningkat drastis beberapa kebutuhan bahan pokok
kebutuhan pertalite dan solar karena rakyat akibat kenaikan harga BBM.
permintaan yang naik. Beberapa bahan pangan rakyat
Said Abdullah
Terhadap tingginya harga Ketua Banggar DPR RI. FOTO: JAKA/NVL perlahan naik di beberapa tempat.
minyak dunia, karena sebagian besar Oleh sebab itu kegiatan operasi
kebutuhan minyak dalam negeri penambahan anggaran subsidi dan dan intervensi pasar harus cekatan,
dari impor, pemerintah pun telah kompensasi energi yang semula serta mempersiapkan dukungan
menaikkan harga BBM, baik yang Rp502 triliun menjadi Rp698 triliun. kemampuan stok Bulog.
subsidi maupun kompensasi pada 3 Asumsi ini belum memperhitungkan Akhirnya, bagaimana pun
September 2022 lalu. Dalam konteks kenaikan harga BBM per 3 stabilitas APBN harus terjaga. Jangan
ini, Banggar DPR mengapresiasi September lalu. sampai goyah, karena beban subsidi
kebijakan tersebut, sebab Banggar Dengan memasukkan komponen yang terus membengkak, sehingga
DPR sebelumnya telah mendorong perubahan harga BBM per 3 pemerintah tak memiliki ruang
agar pemerintah mengubah tarif September 2022, diperkirakan fiskal yang memadai mengelola
BBM. anggaran subsidi dan kompensasi anggaran. Berbeda dengan tahun
Terhadap kebutuhan energi menjadi Rp650 triliun. “Atas depan, APBN 2023 tidak lagi terikat
penambahan kuota, pemerintah telah langkah cepat pemerintah ini, dengan Undang Undang Nomor 2
menambah kuota BBM bersubsidi, Banggar DPR mengapresiasi sebagai Tahun 2020 yang mengatur stabilitas
untuk pertalite dari semula 23 juta upaya pengamanan kebutuhan stok keuangan untuk penanganan
kiloliter menjadi 29 juta kiloliter. BBM, khususnya BBM bersubsidi Covid-19. Kini, pemerintah harus
Sedangkan solar dari semula 14,9 untuk rakyat, karena ini menyangkut mendapatkan persetujuan DPR bila
juta kiloliter menjadi 17,4 juta kiloliter. hajat hidup orang banyak,” tegas ada kebijakan yang berdampak pada
Kebijakan ini berkonsekuensi pada Said. APBN. lann/es

TH. 2022 EDISI 213 PARLEMENTARIA 11