Page 49 - MAJALAH 218

KUNKER
K OMISI VIII

yang mengajarkan paham intoleransi
tersebut ternyata belum memiliki izin.
“Nah, itu kemudian kami
pertanyakan, kenapa bisa ada
lembaga yang belum memiliki izin
lantas mereka beroperasi,” ungkap
Ali. Oleh karena itu, Ali meminta
kepada pemerintah meningkatkan
pengawasannya terhadap lembaga-
lembaga pendidikan keagamaan
dan lebih selektif dalam memberikan
izin kepada lembaga pendidikan
keagamaan, agar kasus yang terjadi
di Pamekasan tidak terjadi di tempat
lain.
Masih di tempat yang sama,
Anggota Komisi VIII DPR My Esti
Wijayati menyorot soal kekerasan
terhadap anak di sekolah keagamaan.
Harus ada regulasi yang megatur
soal ini, agar anak-anak tak menjadi
korban kekerasan di sekolah. FOTO: KIKI/NR
“Kemenag dirasa perlu
membuat regulasi untuk melakukan Anggota Komisi VIII DPR RI My Esti Wijayati saat mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII DPR.
pengawasan lebih mendalam dan
secara detail bisa memberikan
penilaian dan kontrol, agar peristiwa-
peristiwa yang terjadi di beberapa yang mengatur tentang tindak
tempat menjadi dan mengemuka di pencegahan kekerasan seksual.
media massa, menjadi keprihatinan Seharusnya kita Kanwil Jawa Timur bisa menjadi
mendalam bagi kita semua,” tandas sudah punya modul percontohan mendahului membuat
Esti. modul pemahaman kekerasan
Regulasi itu, kata Esti, tidak hanya untuk memberikan seksual,” harap Esti.
mencakup lembaga pendidikan pemahaman kepada Terakhir, politisi PDI Perjuangan
kegamaan Islam saja, namun di guru maupun anak ini, menyoroti akurasi validitas data
seluruh lembaga pendidikan agama didik. Mungkin kita anak didik di lembaga pendidikan
yang ada di bawah Kemenag. “Kita bisa adopsi sejumlah keagamaan yang dimiliki Kanwil
tidak hanya membuat untuk yang undang-undang yang Kemenag Jawa Timur. Mengingat
Islam, Budha juga punya pendidikan akurasi data itu sangat penting
keagamaan, Hindu ada, Katholik mengatur tentang terhadap program-program
ada itu seminari-seminari yang juga tindak pencegahan pendidikan keagamaan yang
berasrama di bawah Kemenag,” kekerasan seksual. diberikan Kemenag terhadap Kanwil
ungkap Esti. Kanwil Jawa Timur Kemenag Jawa Timur.
Kemudian terkait penanganan bisa menjadi “Jadi ini supaya akurasi data
kekerasan terhadap anak di lembaga percontohan program-program yang diberikan
pendidikan keagamaan, Esti melalui Kemenag tidak terjadi
mendorong agar Kanwil Kemenag mendahului membuat double data. Ingat double data itu
Jawa Timur membuat modul untuk modul pemahaman implikasinya tidak sekadar menerima
guru dan anak didik. “Seharusnya kekerasan seksual. uangnya double, tetapi implikasi
kita sudah punya modul untuk hukum terkait dengan pengelolaan
memberikan pemahaman kepada keuangan, harus bisa kita pastikan
guru maupun anak didik. Mungkin kita My Esti Wijayati dari tujuh lembaga di Jawa Timur ini,
bisa adopsi sejumlah undang-undang Anggota Komisi VIII DPR RI tutup Esti. qq/mh

TH. 2023 EDISI 218 PARLEMENTARIA 49