Page 34 - MAJALAH 226

KUNKER
K OMISI I

Menerapkan

Standar Keamanan Siber

FOTO: HUSEN/NR Perpres Nomor 95 Tahun 2018

tentang Sistem Pemerintahan
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya saat foto bersama usai Kunspek Komisi I DPR RI di Cikarang. Berbasis Elektronik (SPBE).
Pembangunan PDN ini, lanjutnya,
akan menjadi ekosistem untuk
Pembangunan Pusat Data Nasional (PDN), menampung data yang begitu masif
Kemenkominfo RI, harus menerapkan standar di lingkungan pemerintahan.
“Maka dari itu, kunjungan
keamanan yang ketat bagi ekosistem siber di kerja Komisi I DPR RI ini, ingin
Indonesia. Kebocoran data lewat siber sering terjadi mengetahui secara komprehensif
di Tanah Air. Untuk itu, PDN diserukan mampu soal perkembangan pembangunan
PDN sekaligus melihat bagaimana
mengidentifikasi kebocoran secara preventif. upaya PDN dalam menaruh
standar keamanan, sehingga dapat
meminimalisir kebocoran data di
emikian mengemuka I ini, mengatakan, pembangunan lingkup pemerintahan,” ungkap politisi
dalam pertemuan PDN yang efektif, akan mampu Partai Demokrat itu.
Komisi I DPR RI mengidentifikasi kebocoran Dirjen Aptika Samuel Abrijani
dengan Dirjen data, bahkan dapat melakukan Pangerapan, menjelaskan, saat ini
DAplikasi Informatika pencegahan kebocoran tersebut PDN sedang dibangun di Cikarang
(Aptika), Kemenkominfo di Cikarang, secara preventif. dengan menempati areal lahan
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Disampaikan Riefky, 5 hektar. PDN ini, melengkapi
Jumat (15/9/2023) lalu. Wakil Ketua pembangunan PDN, merupakan pembangunan PDN yang sudah ada
Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya implementasi dari kebijakan di Batam dan Labuabajo. Di IKN, PDN
yang memimpin delegasi Komisi pemerintah, khususnya Pasal 27 dengan kapasitas yang lebih besar

34 PARLEMENTARIA EDISI 226 TH. 2023