Page 38 - MAJALAH 226

KUNKER
K OMISI III

Tidak Ada Keringanan Hukum

bagi Pelaku Kekerasan Seksual

FOTO: BALGGYS/NR

Ketua Tim Kunker Wihadi Wiyanto saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi III ke Batam.

Komisi III DPR RI menyoroti pelaksaaan Sistem disampaikan ada beberapa hambatan
Peradilan Pidana Terpadu di Provinisi Batam, yang perlu mendapat dukungan dari
Kepualauan Riau (16/10) lalu. Pasalnya, efektifitas Komisi III, diantaranya anggaran yang
minim hingga kekurangan SDM.
sistem peradilan pidana terpadu merupakan tonggak Komisi III DPR RI menyoroti
penting dalam menjamin keadilan dan ketertiban peningkatan kasus kekerasan
seksual di Sumatera Selatan.
dalam masyarakat. Diketahui berdasarkan data dari Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (PPPA) Sumatera
ujuan kunker ini Wihadi Wiyanto saat memimpin Tim Selatan, tercatat jumlah kekerasan
dalam rangka Kunker Komisi III DPR ke Kepualaun seksual dari Januari hingga Juli 2023
melakukan tugas Riau, Batam. sebanyak 376 korban yang terdiri dari
pengawasan, Diketahui, sistem peradilan 111 korban perempuan, 202 korban
“Tmencari informasi di Kepulauan Riau, Batam anak perempuan dan 63 korban anak
dan menyerap aspirasi terkait belum terus melakukan inovasi dalam laki-laki.
optimalknya Sistem Peradilan memperoses setiap pengaduan “Kalau korbannya adalah anak
Pidana Terpadu di Kepualauan Riau, masyarakat serta menciptakan dan juga kaum disabilitas itu tidak
Batam,”ungkap Ketua Tim Kunker peradilan yang bebas KKN. Namun, ada ruang (keringanan hukum).. Itu

38 PARLEMENTARIA EDISI 226 TH. 2023