Page 37 - MAJALAH 226
P. 37

KUNKER
                                                                                     K OMISI II




            mencapai 1.410 formasi. Pada tahun
            2023 ini jauh berkurang, hanya
            menerima 534 formasi. Rektor IPDN
            Hadi Prabowo menjawab, soal
            pengurangan tersebut merupakan
            keputusan dari Kementerian PAN RB.
            Apalagi, anggaran untuk IPDN juga
            jauh berkurang sejak ada pandemi
            Covid-19 lalu.
               Sementara di Bogor, Jawa Barat,
            tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi
            II DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua
            Komisi II Syamsurizal meninjau
            pelaksanaan UU No.25/2009
            tentang Pelayanan Publik di Kantor
            Bupati Bogor, Kamis (21/09/2023)
            lalu. Syamsurizal mengatakan, salah
            satu yang menjadi perhatian adalah   FOTO: RIZKI/NR
            jumlah penduduk Kabupaten Bogor
            yang sangat besar.                Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal saat kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke DIY.
               “Tadi sempat diinformasikan ke
            kita jumlah penduduk kabupaten
            Bogor lebih besar dari satu Provinsi   Untuk itu, menurutnya catatan   hasil kunjungan yang dilakukan,
            Bengkulu, padahal ini sebuah      tersebut perlu mendapatkan       Bupati Kabupaten Bogor Iwan
            kabupaten,” tuturnya. Berdasarkan   perhatian khusus dari pemerintah   Setiawan telah menyiapkan sejumlah
            data Direktorat Jenderal          pusat. Ia menilai, pelayanan publik   terobosan dalam memberikan
            Kependudukan dan Pencatatan       yang optimal menjadi tantangan   pelayanan publik yang optimal di
            Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam   tersendiri bagi pemerintah daerah.   wilayahnya.
            Negeri tercatat, jumlah penduduk   “Saya kira ini memerlukan perhatian   “Tadi sudah disampaikan ada
            Kabupaten Bogor sebanyak 5,39     khusus untuk mewujudkan          95 jenis pelayanan digital yang
            juta jiwa pada Juni 2022. Jumlah   pelaksanaan UU No.25/2009 dapat   sudah disiapkan oleh Pemerintah
            tersebut menjadikannya terbanyak   dilaksanakan sebaik-baiknya,” jelas   Kabupaten Bogor. Saya kira ini tidak
            se-Provinsi Jawa Barat dan juga   legislator Dapil Riau I itu.     sedikit jumlahnya, cukup besar. Ada
            se-Indonesia.                        Dirinya mengatakan berdasarkan   pelayanan pemberian izin, informasi,
                                                                               dan lain-lain,” ungkapnya.
                                                                                  Selain itu, Syamsurizal
                                                                               mengatakan bahwa Pemerintah
                                                                               Kabupaten Bogor telah menyiapkan
                                                                               Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada
                                                                               sejumlah unit pelayanan publik yang
                                                                               belum tersedia di Gerai Pelayanan
                                                                               Publik Kabupaten Bogor yang berada
                                                                               di AEON MALL Sentul City.
                                                                                  Ia juga menyampaikan bahwa
                                                                               Pemerintah Kabupaten Bogor tengah
                                                                               menyiapkan Mal Pelayanan Publik
                                                                               (MPP) sendiri di wilayahnya. “Dalam
                                                                               waktu yang tidak begitu lama akan
                                                                               segera dibangun mal pelayanan
                                                                               publik, hal itu merupakan bagian
            FOTO: RIZKI/NR                                                     dari langkah untuk meningkatkan
                                                                               pelayanan publik,” tambahnya.
            Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal saat berfoto bersama pada kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke DIY.  mh, rr/mh


                                                                          TH. 2023     EDISI 226     PARLEMENTARIA        37
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42