Page 39 - MAJALAH 226
P. 39

KUNKER
                                                                                    K OMISI III




            harus dinyatakan bersalah. Oleh
            karena itu, titipan saya kepada para
            jaksa, semuanya, tidak ada ruang
            (keringanan hukuman) sedikitpun
            bagi kasus kekjerasa seksual,” ucap
            Adde saat mengikuti Kunjungan
            Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Kota
            Palembang, Sumatera Selatan, Jumat
            (11/8/2023).
               Selain itu, Legislator Fraksi Partai
            Golkar itu juga meminta Kejaksaaan
            Tinggi Sumatera Selatan untuk
            meningkatkan sosialisasi Undang-
            Undang Nomor 12 Tahun 2022
            tentang Tindak Pidana Kekerasan
            Seksual (UU TPKS) kepada publik
            melalui program ‘Jaksa Menyapa
            Sekolah’. Upaya ini dinilai Adde
            penting sebagai langkah pencegahan
            sekaligus melindungi warga negara
            dari kejahatan kekerasan seksual.   FOTO: SAUM/NR
               Selain itu, Komisi III juga
            menyoroti kasus tambang ilegal    Anggota Komisi III DPR RI Heru Widodo saat mengikuti pertemuan Kunker Komisi III DPR RI ke Kota Palembang.
            yang menimbulkan polemik
            berkepanjangan antara negara,
            masyarakat dan lingkunga. Anggota   kasus tambang ilegal di wilayah   Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi
            Komisi III DPR RI Heru Widodo     tersebut.                         mengambil peran besar selesaikan
            mendorong Asisten Intel dan Asisten   “Kerugian negara mencapai 60   tambang ilegal,” ungkap Heru.
            Tindak Pidana Khusus Kejaksaaan   triliun akibat tambang ilegal. Maka   Perlu diketahui, terhitung hingga
            Tinggi Sumatera Sealtan (Sumsel)   perlu dilakukakn penindakan. Saya   tahun 2023, ada 2.100 aktivitas
            untuk berperan maksimal menangani   ingin Asisten Intel dan Asisten Tindak   penambangan ilegal di Provinsi
                                                                                Sumatera Selatan. Salah satu aktivitas
                                                                                penambangan ilegal yang cukup
                                                                                marak adanya illegal drilling di empat
                                                                                kabupaten, yaitu Musi Banyuasin,
                                                                                Pali, Muara Enim, dan Musi Rawas
                                                                                Utara.
                                                                                  Bahkan, ada 7.000 lebih sumur
                                                                                minyak ilegal yang dikelola secara
                                                                                sembarangan di Kabupaten Musi
                                                                                Banyuasin. Menyoroti aktivitas ilegal
                                                                                ini, Politisi Fraksi PKB itu melihat ada
                                                                                potensi tindak pidana korupsi jika
                                                                                dibiarkan tanpa penindakan yang
                                                                                tegas.
                                                                                  “Ini menjadi tragis karena ada
                                                                                celah tindak pidana korupsi. Maka
                                                                                kejaksaan juga harus maksimalkan
                                                                                penegakan hukum, maka banyak
            FOTO: SHAUM/NR                                                      keuangan negara kita yang
                                                                                yang bisa diselamatkan termasuk

                                                                                diselamatkan bisa lebih besar,” tutup
            Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Kota   Heru    ts, gys/mh
            Palembang.

                                                                          TH. 2023     EDISI 226     PARLEMENTARIA        39
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44