Page 7 - MAJALAH 225
P. 7

Prolegnas  RUU Prioritas Tahun 2023









 39 RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2023:   Selanjutnya, Rapat Kerja Baleg bersama Menteri Hukum dan HAM serta

            PPUU DPD RI juga menyepakati untuk :



 25 RUU disiapkan oleh DPR  3 RUU disiapkan DPR  - Menambah 4 RUU masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, yaitu RUU tentang
            Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (usulan Pemerintah
 11 RUU disiapkan pemerintah   - RUU tentang Penilai (usulan pemerintah)
            - RUU tentang Pengelola Ruang Udara Nasional (usulan Pemerintah)
            - dan RUU tentang Permuseuman (usulan DPR/Baleg).
 Perkembangannya:

            Kemudian memasukkan:
 a.    13 RUU telah disahkan menjadi UU
 b.    10 diantaranya merupakan RUU kumulatif terbuka   3 RUU dan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 yaitu:
 c.    16 RUU dalam tahap Pembicaraan I
 d.    5 diantaranya merupakan RUU Kumulatif Terbuka   a. RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
 e.    6 RUU yang akan memasuki pembicaraan Tingkat I   (usulan pemerintah)
 f.     29 RUU selesai diharmonisasi (28 merupakan RUU Kumulatif Terbuka)   b. RUU tentang Pembinaan Hukum Nasional (usulan Pemerintah)
 g.    3 RUU dalam proses Harmonisasi (1 merupakan RUU kumulatif terbuka)   c. dan RUU tentang Permuseuman (usulan DPR/Baleg)
 h.    17 RUU dalam proses penyusunan di DPR dan Pemerintah   d. Serta Prolegnas RUU Perubahan Kelima Tahun 2020-2024 menjadi 253 yang sebelum-
            nya 259 RUU.


 Memperhatikan capaian tersebut dan mengingat kebutuhan hukum dalam pelaksanaan
 kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Baleg bersama dengan Menteri Hukum dan HAM   Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program Legislasi
 serta PPUU DPD RI dalam evaluasi Prolegnas Tahun 2023 menyepakati untuk:   Nasional Tahun 2023 tersebut, maka dapat disampaikan Prolegnas RUU

 Menarik  9 RUU dari Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 karena sudah masuk   Perubahan Prioritas Tahun 2023 menjadi:
 dalam Omnibus Law UU Kesehatan dan Omnibus Law UU Pengembangan dan
 penguatan sektor keuangan (P2SK).   a. 42 RUU (26 RUU diusulkan DPR
            b. 13 RUU diusulkan oleh Pemerintah
            c. dan 3 RUU diusulkan DPD RI)
 Sebanyak 9 RUU yang ditarik, diantaranya:   d. serta Prolegnas RUU Perubahan Kelima Tahun
            2020-2024 menjadi 253 yang sebelumnya 259 RUU.


 a.    RUU tentang Wabah
 b.    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 29 Tahun 2024 tentang Praktik Kedokteran
 c.    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK
 d.    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI
 e.    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 f.     RUU tentang Penjaminan Polis
 g.    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
 h.    RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
 i.      dan RUU tentang Pelaporan Keuangan.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12