Page 11 - MAJALAH 225

L APORAN UT AMA

diteruskan kepada alat kelengkapan
dewan terkait.
Adapun lima bidang permasalahan
yang mendominasi aspirasi dan
pengaduan masyarakat, yaitu hukum,
HAM dan keamanan, pertanahan
dan reformasi agraria, perdagangan,
perindustrian, investasi, BUMN,
ekonomi, kehutanan, lingkungan
hidup, dan ESDM.

Fungsi Anggaran
Sementara itu, melalui fungsi
anggaran, DPR RI bersama pemerintah
telah menyepakati Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN) FOTO: TIM/NR
2023 dan pembahasan pendahuluan
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok- Ketua DPR RI Puan Maharani saat menyampaikan buku laporan kinerja DPR RI selama tahun sidang 2022-2023 dalam Rapat
Paripurna, Selasa (29/8/2023).
Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024.
Perekonomian Indonesia Tahun
2022 dan 2023, menunjukkan pembahasan Nota Keuangan dan mengesahkan sejumlah UU, baik
ketahanan ekonomi dan pemulihan RAPBN Tahun Anggaran 2024. inisiatif DPR RI, pemerintah, dan
yang terus menguat di tengah DPR RI akan terus mencermati dan inisiatif DPD RI. Rapat Paripurna
pemulihan sosial-ekonomi nasional memastikan bahwa APBN sebagai DPR RI telah menyetujui 42 RUU
dan tantangan global. Oleh sebab itu instrumen keuangan negara harus masuk Program Legislasi Nasional
APBN sebagai instrumen negara telah mampu meningkatkan kesejahteraan (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023.
bekerja keras dalam menggerakkan rakyat, membangun perekonomian Keputusan itu didapat setelah
perekonomian nasional, memberikan nasional, dan melaksanakan mendengar penjelasan Badan
perlindungan sosial dan menjalankan pemerataan pembangunan di seluruh Legislasi (Baleg) DPR atas hasil
pemulihan ekonomi nasional. Indonesia,” ujar Puan. evaluasi pelaksanaan Prolegnas
“Pada Masa Persidangan I Tahun Tahun 2023.
Sidang 2023-2024 ini, DPR RI bersama Fungsi Legislasi Berdasarkan hasil evaluasi
pemerintah sedang melaksanakan Pada fungsi legislasi, DPR berhasil pelaksanaan Prolegnas Tahun 2023,
Prolegnas RUU Perubahan Prioritas
Tahun 2023 menjadi 42 RUU (26 RUU
diusulkan DPR, 13 RUU diusulkan
pemerintah, dan 3 RUU diusulkan
DPD RI), serta Prolegnas RUU
Perubahan Kelima Tahun 2020-2024
menjadi 253 yang sebelumnya 259
RUU. “Nah kira-kira itulah laporan
dari kinerja DPR satu tahun ini. Tentu
dengan menjaga keseimbangan
kualitas dan kuantitas. Jadi, ada
satu sisi dituntut harus banyak, tapi
di sisi lain kita dituntut juga harus
berkualitas. Tinggal bagaimana
dengan sisa waktu yang ada ini, kami
terutama dari komisi AKD terkait
maupun Baleg dapat menuntaskan
FOTO: KRESNO/NR RUU yang telah ditetapkan tadi,”

tandas Lodewijk. F Paulus, Wakil
Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus saat menghadiri Rapat Paripurna Khusus HUT ke-78 DPR RI. ketua DPR RI. pun/mh

11
TH. 2023 EDISI 225 PARLEMENTARIA 11