Page 15 - MAJALAH 225
P. 15
L APORAN UT AMA
FOTO: OJI/NR
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto.
menjadi momentum Indonesia untuk Visi lifting minyak tahun 2030, dengan gas LPG, Indonesia sangat
semakin berdaulat, termasuk dalam tambahnya sebesar 1 juta barel per tergantung pada produk impor. Dari
mengelola sumber daya energi untuk hari (BPH), masih menjadi mimpi. tahun ke tahun deman terhadap gas
sebesar-besarnya kemakmuran Faktanya, target lifting minyak secara LPG semakin meningkat, akibatnya
rakyat. tahunan terus turun dan capaian impor gas LPG juga terus bertambah.
Dijelaskannya, saat ini ketahanan realisasinya juga tidak sampai seratus Impor gas LPG menyumbang defisit
energi Indonesia sangat lemah, persen. Sementara deman minyak di transaksi berjalan sektor migas yang
khususnya dalam hal ketersediaan, Indonesia terus meningkat. Akibatnya, cukup signifikan.
keterjangkauan harga, dan impor minyak setiap tahun semakin Sementara soal energi listrik,
aksesibilitas masyarakat. Komoditas bertambah. Mulyanto menilai secara umum
minyak misalnya, lebih dari separuh Terkait gas alam, lanjutnya, produksi listrik dalam negeri memang
masih diimpor. Indonesia telah produksinya cukup, bahkan mampu cukup, bahkan surplus untuk Jawa
menjadi negara net importir minyak ekspor sebanyak 30 persen dari dan Sumatera. Sehingga, muncul
sejak tahun 2016. produksi nasional. Namun, terkait wacana untuk mengekspor listrik dari
sumber EBT ke Singapura.
Dari aspek keterjangkauan harga
atau daya beli masyarakat, ketahanan
energi masih lemah. Terbukti dari
(Aturan) kriminalisasi ini sebenarnya sudah ada produk energi yang utama digunakan
di KUHP, jadi kita sedang menelisik kembali masyarakat adalah komoditas subsidi,
baik BBM, gas LPG, ataupun listrik.
pasal-pasal, terutama pasal 27 dan 28 di UU ITE “Tanpa subsidi dari negara, maka
yang ada hubungannya dengan pemidanaan di harga energi masih tidak terjangkau
KUHP, khususnya hukum pidana UU ITE di pasal oleh masyarakat. Akibatnya, ketika
harga energi dunia melonjak, seperti
45. saat perang Rusia-Ukraina yang lalu,
maka beban subsidi negara semakin
Muhammad Farhan.
Anggota DPR RI berat,” pungkasnya. hal/mh
15
TH. 2023 EDISI 225 PARLEMENTARIA 15
