Page 79 - MAJALAH 205
P. 79

POJOK PARLE




            Dilarang Main Hukum                                                dan angkat diri sendiri jadi hakim,”
                                                                               tandasnya.
                                                                                 Hukum harus melahirkan keadilan,
            dan Main Hakim Sendiri                                             tapi ironisnya masih ada yang
                                                                               beranggapan bahwa praktik hukum
                                                                               tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dia
                                                                               amat menyayangkan hal tersebut yang
                                                                               selalu saja jamak terjadi. “Mengenai
            Indonesia menerapkan asas equality before the law yang artinya     keadilan, kalau rakyat salah, langsung
            semua warga negara, tak peduli itu siapa, semua setara di mata     ditangkap, dipenjara, dan dijebloskan
            hukum. Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung            ke bui. Tapi kalo pejabat yang salah,
                                                                               dibilang salah data, ucap, dan langsung
            asas tersebut.                                                     minta maaf. Perkara selesai. Adil kah
                                                                               ini?” keluh Benny.
                                                                                 Jauh sebelum diterapkan dalam
                                                                               konstitusi negara, konsep equality
                                                                               before the law sudah memiliki
                                                                               sejarah yang panjang. Jika dilihat
                                                                               dari perjalanan historisnya, konsep
                                                                               tersebut sudah ada dalam kitab-kitab
                                                                               keagamaan. Dalam perjanjian lama,
                                                                               tepatnya di Kitab Bilangan Bab 15 ayat
                                                                               15 dan 16 diterangkan bahwa manusia
                                                                               sama di hadapan Tuhan.
                                                                                 Kemudian, dalam Al Qur’an surah
                                                                               Al-Hujurat ayat 13 juga diterangkan
                                                                               konsep egalitarian, yakni persamaan
                                                                               antara sesama manusia, baik dari
                                                                               jenis kelamin, bangsa, suku, dan
                                                                               keturunannya. Beranjak dari kitab suci,
                                                                               konsep equality telah ditemukan di
                                                                               masa Dinasti Zhou (1045 SM--256 SM).
                                                                               Xia Zhang menerangkan Guang Zhong,
                                                                               seorang filsuf di masa Dinasti Zhou
                                                                               mengungkapkan bahwa negara akan
                                                                               menjadi tatanan yang besar jika raja dan
                                                                               rakyat mematuhi hukum, tidak peduli
                                                                               seberapa besar dan kecilnya mereka.
                                                                                 Menurut Guang Zhong jatuh
            Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman. Foto: Jaka/nvl           bangkitnya negara bukan bergantung
                                                                               pada raja, tetapi bergantung pada
                       sas equality before the   before the law, maka dilarang main   konsepsi atau sistem hukum
                       law adalah asas dimana   hukum dan main hakim secara semena-  yang mengatur raja secara ketat.
                       setiap orang tunduk pada   mena. Menurutnya apa pun jabatanya,   Beberapa ratus tahun berselang,
                       hukum peradilan yang   tidak dibenarkan mempermainkan   konsep kesetaraan terdengar di
            A sama. Sederhananya,             hukum secara semena-mena.        Yunani, pada tahun 431 SM, tepatnya
            equality before the law mengandung   “Karena NKRI adalah Negara hukum   dalam pidato pemakaman Pericles.
            makna semua manusia sama dan setara   maka dilarang main hukum dan main   Thucydides dalam Sejarah Peperangan
            di hadapan hukum.                 hakim sendiri. Presiden, menteri,   Peloponnesia menuliskan bahwa
              Anggota Komisi III DPR RI Benny   gubernur, bupati atau wali kota,   pidato tersebut mengatakan hukum
            K Harman dalam cuitannya di alin   kades, polisi, jaksa, rakyat bahkan   memberikan keadilan yang sama bagi
            twitternya menekankan, karena     hakim sekalipun dilarang main hukum   semua orang dalam perbedaan pribadi
            Indonesia menganut asas equality   dan main hakim sendiri. Bikin hukum   mereka. leko/es



                                                                         TH. 2019      EDISI 171      PARLEMENTARIA     79
                                                                        TH. 2022      EDISI 205      PARLEMENTARIA                        79
   74   75   76   77   78   79   80