Page 55 - MAJALAH 115

ri, yang bahkan mungkin tidak ada daerah. Seperti Kementerian Pari- dalam perizinan wisata yang men-
di tempat lain. wisata dan Ekonomi Kreatif, Kemen- jadi area kerja kedua kementerian
terian Pekerjaan Umum, Kemente- tersebut.
“Seperti di Pantai Nirwana, pa- rian Kehutanan, serta Kementerian
sirnya memiliki karakter yang ber- Kelautan dan Perikanan,” jelas Rinto. Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI
beda. Pasirnya tidak lengket di ku- ke Pulau Buton dalam rangka meng-
lit, sehingga jika bermain pasir di Dalam hal ini, tambah Politisi De- himpun masukan terkait penyusu-
pantai ini, sesudahnya tidak perlu mokrat ini, Kementerian Pekerjaan nan Rancangan Undang-undang
dibasuh air, maka pasirnya akan ron- Umum dapat menunjang pemban- Kawasan Pariwisata Khusus (Kapar-
tok sendiri. Selain itu kita memiliki gunan infrastruktur di Buton. Apala- sus). Kementerian Pariwisata dan
Pantai Katembe yang memiliki garis gi, Buton terkenal dengan produksi Ekonomi Kreatif, sebagai mitra dari
pantai sepanjang 2,8 kilomter,” jelas aspalnya, sehingga seharusnya jalan Komisi X mengusulkan bahwa Pulau
Umar. raya di Buton harus memiliki kualitas Buton memiliki banyak pariwisata
yang baik pula. Sedangkan, Kemen- yang lebih spesifik dan khusus yang
Umar juga menjelaskan beberapa terian Kehutanan dan Kementerian bisa dijadikan acuan dalam RUU. (sf)
potensi wisata lain yang dimiliki Bu- Kelautan dan Perikanan berperan Foto: Sofyan/Parle/Hr.
ton, seperti Benteng Kraton Buton,
masjid tertua di Buton, Goa Langalu,
dan Pulau Batu Atas yang memiliki
potensi wisata bawah laut yang
menakjubkan.

Pada kesempatan yang sama, Wa-
likota Baubau AS Tamrin berharap,
kunjungan Komisi X ke Buton ini
dapat mendukung peningkatan sa-
rana dan prasarana Pulau Buton.
Pasalnya, APBD Buton yang masih
terbatas. Ia mengakui, masih ban-
yak potensi wisata Buton yang be-
lum tergali.

“Masih banyak potensi lain yang
belum tergali. Akan terus kami gali
dan revitalisasi, sehingga pariwisata
Buton semakin menonjol, ini mem-
butuhkan perhatian dari pemerintah
daerah dan dukungan dari pemerin-
tah pusat. Pemerintah daerah su-
dah melakukan berbagai promosi,
dan mengharapkan partisipasi dari
investor,” jelas Tamrin

Perlu Kerjasama Kementerian
Terkait

Untuk mengembangkan potensi
wisata Buton perlu mendapat per-
hatian khusus, baik dari Pemerintah
Daerah maupun Pemerintah Pusat.
Anggota Komisi X Rinto Subekti
menilai perlu ada sinergi antar Ke-
menterian untuk mengembangkan
potensi wisata yang ada di daerah.
“Perlu ada sinergi antara kemen-
terian di pemerintah pusat dalam
mengembangkan potensi wisata di

PARLEMENTARIA EDISI 115 TH. XLIV, 2014 55