Page 6 - MAJALAH 115
P. 6
ASPIRASI
Laporan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelayanan Publik
Saya warga Labuan Bajo Kec. Ko- man namun belum ada tanggapan atau tersebut dan dapat disimpulkan bahwa
modo, Kab. Manggarai Barat, NTT, upaya mediasi dari Bupati, justru pihak terlapor tetap bersikukuh pada alasan
melaporkan pelayanan Camat Ko- Ombudsman Prov. NTT yang melaku- tersebut meski pelapor telah memberi
modo (Abdullah Nur, S.IP)/terlapor kan klarifikasi bahwa terlapor tidak mau sanggahan bahwa perolehan SHM a.n.
yang tidak mau menandatangani menandatangani dokumen/surat terse- H. Djafar tidak sesuai prosedur yakni
Surat Keterangan Kepemilikan Ta- but dengan alasan: diperoleh atas dasar rekomendasi HGU.
nah No.Lbj.593/50/I/2014 dan No. Beberapa bidang tanah di lokasi yang
Lbj.593/51/I/2014 yang keduanya ditan- a. Tapal batas dalam SHM a.n. H. Djafar sama telah mendapatkan SHM dan ber-
datangani oleh Lurah Labuan Bajo tang- Ali Rawi (yang berbatasan dengan proses di BPN. Terlapor juga tidak bisa
gal 9 Januari 2014 dan Surat Keteran- tanah pelapor) adalah tanah Negara menunjukkan surat keberatan pihak lain
gan Waris No: Pem.593.2/49/I/2014 tgl tersebut.
12-01-2014 yang telah ditandatangani b. Adanya rencana pemerintah untuk
para ahli waris disaksikan oleh Lu- menggunakan tanah pelapor seb- Saya mohon bantuan DPR RI untuk
rah Labuan Bajo dengan pengesahan agai tempat relokasi pemukiman membantu menyelesaikan permasala-
No.Lbj.543/52/I/2014. penduduk han tersebut agar tidak terjadi diskrimi-
nasi terhadap masyarakat yang membu-
Saya telah mengadu- c. Adanya surat keberatan dari pihak tuhkan pelayanan
kan hal tersebut lain.
kepada Bupati Madagas Jamb
Manggarai Barat Atas klarifikasi Ombudsman terse-
dengan tembu- but, pada 18 Februari 2014, pelapor Manggarai Barat, Nusa Tenggara
san Ombuds- menemui terlapor untuk membahas hal Timur
Bantuan Hukum Tuntutan Mantan Karyawan PT. Vico Indonesia
Saya mantan karyawan Pertamina/Vico Indonesia men- tusan P4D tersebut berisi penolakan hasil kesepakatan
gajukan permohonan keadilan dan bantuan hukum atas bersama yang telah ditandatangani oleh DPRD Provinsi
penyelesaian permasalahan tuntutan hak normatif man- Kalimantan Timur, Pertamina, PT. Vico Indonesia, dan
tan karyawan PT. Vico Indonesia yang pensiun pada tahun mantan karyawan PT. Vico Indonesia pada 12 juni 2002.
1997, 1998, 1999, dan Januari 2000.
Bahwa PT. Vico Indonesia telah mengingkari isi kese-
Bahwa permasalahan tersebut pernah ditangani oleh pakatan bersama tersebut, bahkan menjadikan pengurus
Komisi IX DPR RI melalui Tim Kecil Pembahasan Masalah mantan karyawan PT. Vico Indonesia yang pensiun pada
Mantan Karyawan PT. Pertamina Drilling Services Indo- tahun 1997, 1998, 1999, dan Januari 2000 menjadi ter-
nesia/PT. Vico Indonesia yang dibentuk pada tahun 2005, sangka dan DPO di Polda Kalimantan Timur
namun hingga saat ini tidak menghasilkan keputusan apa-
pun. Dengan demikian saya memohon penyelesaian perma-
salahan tersebut secara hukum dan politik.
Oleh karena itu, saya berharap agar Komisi III DPR RI
meneliti keabsahan Keputusan Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) Kalimantan Timur
No. 565/440-434/02/UPTD.P4D/IX/2002 yang diduga di- Djamaluddin A
rekayasa oleh mafia peradilan karena sidang dilakukan
hanya sepihak dalam 1 kali sidang dan tidak dihadiri oleh Samarinda, Kalimantan Timur
pihak mantan karyawan PT. Vico Indonesia dimana Kepu-
6 PARLEMENTARIA EDISI 115 TH. XLIV, 2014
