Page 11 - MAJALAH 115

Banggar tidak boleh
membahas satuan tiga,
itu sebetulnya salah
alamat, karena selama
ini Banggar juga tidak
bahas satuan tiga. Yang
membahas satuan tiga itu
adalah komisi. Jadi, poin APBN
untuk tidak membahas Tahun lalu
s atuan t i ga b e r u p a Diajukan Ditolak
kegiatan dan jenis barang,
sesungguhnya mamang PEMERINTAH DPR
bukan Banggar. PRESIDEN
Diterima
P e r an B an g g a r y a
seperti biasa, melakukan RAPBN APBN/UU
sinkronisasi dari apa yang disidangkan
sudah dibahas di komisi. Menyusun RAPBN
Dan kemudian disesuaikan
dengan plafon yang dalam bentuk
tersedia. Yang berubah itu Nota Keuangan
justru di komisi. Memang Dikembalikan
di dalam keputusan MK, untuk
larangan komisi untuk dilaksanakan
melakukan pembahasan
s am p ai s at uan t i g a
pakai keputusan sapu
jagad, karena memang
keputusannya ke Banggar.
Kalimatnya itu begini: “Yang terkait dengan kegiatan Sempat terwacanakan Banggar dihapus saja,
dan jenis belanja pada pasal-pasal lain harus dimaknai walau akhirnya diputuskan tetap ada. Pendapat
sama”. Anda?
Kebetulan di UU yang di-judicial review itu, komisi Ya, silakan saja, tapi kemarin RUU MD3 telah
berhak membahas sampai satuan tiga. Nah, karena diputuskan, Banggar tetap ada. Dulu, saya termasuk
itu, kami menerima juga dengan legowo. Jadi, yang mengusulkan Banggar dihapus, bila peran Banggar
dokumen yang disetujui di komisi sampai program. seperti sekarang ini. Kenapa Banggar yang sekarang itu
Saat pembahasan, anggota nanti bisa bertanya sampai mengarah ke budget allocation? Yang ideal itu, Banggar
kegiatan, itu tergantung situasi. Tapi, yang jelas berubah harus mengarah ke budget policy. Dia menetapkan
itu dokumen yang ditandatangani DPR tidak ada lagi politik anggaranya, bukan alokasi anggaran.
sampai ke satuan tiga.
Nah, karena itu dari diskusi kami dengan pimpinan
Bagaimana dengan pemberian tanda bintang? Banggar dan wakil pemerintah, ke depan kita akan lebih
memperbaiki performa Banggar, agar Banggar ini sesuai
Nah, kalau isu ini sangat tepat. Kami menerima. dengan martabatnya, yaitu berbicara tentang budget
Keputusan MK itu, terhadap usulan APBN sikapnya cuma policy, bukan budget alocation.
dua, menerima atau tidak menerima. Jadi, tidak bisa
jadi menerima dengan tanda bintang. Kalau menerima, Bagaimana Anda melihat asumsi dasar di RAPBN
ya harus terima semuanya. Begitu juga sebaliknya. Soal 2015?
ini sekali lagi kami terima. Kami akan lakukan itu.
Ya, itu, kan, masih dalam tahap pembahasan. Kita,
APBN berikutnya tidak akan ada lagi bintang-bintang. sih, berharap karena tahun depan ada pemerintahan
Tapi, kami juga meminta kepada pemerintah, kalau baru, sehingga asumsi-asumsi makro yang kita tetapkan
kami tidak boleh dibintangi, Menkeu juga tidak boleh sekarang betul-betul bisa direalisasikan pemerintah
membintangi terhadap anggaran internal mereka. APBN dengan sungguh-sungguh. Banyak anggota dewan saat
itu, kan, sudah disetujui, mengapa harus dibintangi di rapat paripurna sering mengatakan, setiap asumsi
lagi. Kemarin diskusi dengan pemerintah harus recive makro banyak melesetnya. Nah, kita berharap ke depan
local, kami tidak membintangi, mereka juga tidak boleh tentu tidak demikian.
membintangi.

PARLEMENTARIA EDISI 115 TH. XLIV, 2014 11