Page 14 - MAJALAH 115

LAPORAN UTAMA

Indonesia diperkirakan mencapai
300 juta jiwa.

“Kalau ini dibiarkan, sumber
daya alam kita akan terkuras dan
pertumbuhan ekonomi juga ikut
terkuras. Sudah ada kesepakatan
pengendalian penduduk. BKKBN
harus diperkuat,” jelas Yasonna.
Di sini akan terlihat bagaimana
pemerintah menyusun anggaran
untuk program pengendalian
penduduk. Ini semua menyangkut
kebijakan anggaran (budget policy).

Program “hengki pengki ”,
begitu Yasonna memberi istilah
akan terlihat dalam pembahasan
anggaran. Yang dimaksud adalah
praktik KKN dalam penyusunan
an g g a r an u n t u k p ro g r am
dalam bentuk “gelondongan” Pemberian tanda bintang pada pemerintah tersebut. Proyek “hengki
anggaran tanpa ada rincian teknis. mata anggaran, seperti sering pengki” itu juga kerap terlihat saat
Celah kerawanan ini harus diawasi dilakukan Banggar sebelum ada komisi membahas anggaran dengan
dengan sangat ketat. Ke mana saja putusan MK, dipastikan tak ada lagi. mitra kerja. Inilah saatnya Banggar
“gelondongan” anggaran tersebut Tanda bintang berarti ada mata bekerja di ranah kebijakan saja.
nanti digunakan. anggaran yang diblokir, karena Dengan begitu celah praktik KKN
belum ada kesepakatan penuh bisa diminimalisir.
“Kami (Banggar) tidak tahu apa antara Banggar dan pemerintah.
yang terjadi dalam pembahasan Kini, yang ada adalah usulan Subsidi Energi
mitra kerja dengan komisi DPR. anggaran KL itu ditolak atau
Kami sahkan tanpa tahu uang segitu diterima. Subsidi energi sudah membengkak
banyaknya akan ke mana. Ini kan begitu besar. Tentu ini membebani
persoalan juga. Mulai dari sini kita Yasonna menjelaskan, politik anggaran negara. Seiring dengan itu,
perketat pengawasan pelaksanaan anggaran bicara pada isu-isu besar, mafia migas juga perlu diberantas,
anggaran. Jadi, komisi dengan misalnya pengentasan kemiskinan, karena hingga kini belum ada kilang
mitra kerjanya mulai sekarang harus kedaulatan pangan, energi, dan minyak baru untuk menambah
memperketat proses pengawasan infrastruktur. “Kalau bicara pangan, produksi migas di dalam negeri.
pelaksanaan anggarannya. Sebagai irigasi harus diperbaiki. Mau cetak Yasonna mengungkapkan, dalam
wakil rakyat, kami diberi mandat sawah tidak ada irigasi, ya tidak rapat Banggar yang membahas
oleh rakyat untuk menggunkaan, jalan. Atau kalau mau membangun energi, pemerintah dan Pertamina
mengawasi, dan merumuskan ke infrastruktur, infrastruktur mana sudah ditantang membuat kilang-
mana uang rakyat ini diarahkan.” dulu. Bisa tidak trasportasi ini betul-
betul dapat menciptakan multiplayer Subsidi energi
Politik Anggaran effeck bagi pembangunan ekonomi,” sudah membengkak
kata Yasonna.
Banggar bekerja di tataran begitu besar. Tentu ini
kebijakan makro (budget policy). Yang perlu diantisipasi dari politik membebani anggaran
Sekali lagi tidak bekerja di wilayah anggaran, sambung Yasonna, negara. Seiring dengan
pembagian alokasi anggaran adalah ledakan penduduk. Sumber
setiap kementerian dan lembaga daya alam kita bisa terkuras habis itu, mafia migas juga
(budget allocation). Ketika bicara untuk memenuhi kebutuhan perlu diberantas, karena
politik anggaran di Banggar, maka penduduk. Begitu juga kebutuhan hingga kini belum ada
yang dibicarakan adalah program terhadap anggaran negara.
kerja dari setiap kementerian dan Dalam pembahasan rencana kerja kilang minyak baru
lembaga (KL). Bila ada program pemerintah (RKP) untuk menyusun untuk menambah
kerja pengentasan kemiskinan, RUU APBN 2015, sudah disadari produksi migas di dalam
itulah yang dibahas anggarannya di betul potensi ledakan penduduk
Banggar bersama pemerintah. tersebut. Pada 2035 penduduk negeri.

14 PARLEMENTARIA EDISI 115 TH. XLIV, 2014