Page 19 - MAJALAH 115
P. 19
pembahasan anggaran, peran penting DPR RI adalah Budget (Nota Keuangan dan UU APBN), Citizen Bud
membahas dan menetapkan bidang-bidang prioritas get (ringkasan anggaran di media massa dan website),
dalam Rencana Kerja Pemerintah yang merupakan do- In Year Report (laporan realisasi anggaran secara perio-
kumen perencanaan Kementerian atau Lembaga untuk dik), Mid Year Review (laporan tengah semester), End
periode satu tahun. Peran berikutnya, DPR RI membahas Year Report (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat), dan
kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan Audit Report (Laporan Audit BPK).
fiskal yang digunakan sebagai acuan bagi kementerian/
lembaga dalam menyusun usulan anggaran. Kedua pe- DPR RI menerima dokumen RAPBN secara resmi setiap
ran ini dibahas di Badan Anggaran. tanggal 16 Agustus. Penyampaian secara langsung oleh
Presiden dalam Sidang Paripurna DPR dan DPD. Selain
Peran terakhir DPR RI, yang dilakukan oleh Komisi dokumen RUU APBN dan Nota Keuangan, Pemerintah
adalah membahas dan menetapkan alokasi anggaran juga menyampaikan dokumen pendukungnya, yaitu
untuk fungsi, program, dan kegiatan kementrian dan himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
lembaga. Lembaga (RKAK/L) seluruh Kementerian dan lembaga.
Proses Pembahasan Anggaran Pemerintah telah menerapkan Anggaran Berbasis Ki-
nerja (Performance Based Budget) dan Kerangka Penge-
Persetujuan DPR RI selambat-lambatnya 3 bulan sejak luaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure
BPK menyampaikan hasil audit terhadap LKPP kepada Framework). KPJM adalah pendekatan penyusunan
DPR. Berdasarkan pada siklus anggaran tersebut, doku- anggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambil-
men yang disampaikan oleh pemerintah dapat dikelom- an keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran
pokkan menjadi Pre Budget Document (Pokok-pokok dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun angga-
Kebijakan Fiskal), Executive Budget (RAPBN), Enacted ran. Untuk pembahasan RAPBN tahun anggaran 2014,
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN NASIONAL
Januari - April Mei - Agustus September - Desember
(10) (14)
Pembahasan (17) UU (18)
DPR Pokok-pokok Pembahasan Pembahasan APBN
RAPBN
RKA-KL
Kebijakan
Fiskal & RKP
(9) Kebijakan Nota Keuangan (20)
Kabinet/ RPJM Nas Kebijakan Umum dan RAPBN Keppres
Prioritas
tentang
dan
Presiden Pemerintah Anggaran (16) Lampiran Rincian APBN
(1)
Keppres (11)
tentang
(7) RKP
Penyusunan Rancangan
Rancangan Awal Akhir RKP
Kement.PPN/ RKP Penelaahan
Konsistensi
BAPPENAS (3) dengan RKP
SEB Prioritas
Program dan
Indikasi Pagu
(12) Lampiran RAPBN Rancangan
Keppres ttg
SE Pagu (15) (Himpunan RKA- Rincian APBN
KL)
Kement.erian Sementara
KEUANGAN
Penelaahan (19) (22)
Konsistensi
dengan Prioritas Pengesahan
Anggaran
(2) (6) (13) (21) (23)
Kementerian/ RENSTRA Rancangan RKA-KL Konsep Dokumen Dokumen
Lembaga KL Renja KL Pelaksanaan Pelaksanaan
Anggaran
Anggaran
(1a)
1/8/2014 Biro Analisa APBN 15
Daerah A (5a) B C (6a) D (12a) (18a) E
1
PARLEMENTARIA EDISI 115 TH. XLIV, 2014 19
