Page 20 - MAJALAH 115

LAPORAN UTAMA

pemerintah juga telah menyusun alokasi anggaran ke- Proses perubahan anggaran dilakukan melalui me-
menterian negara/lembaga untuk 3 tahun berikutnya kanisme rapat bersama antara DPR RI dengan Peme-
yaitu tahun 2015-2017. rintah, baik di komisi terkait maupun di Badan Angga-
ran. Persetujuan final terhadap APBN dilakukan dalam
Pembahasan APBN di DPR RI melibatkan Fraksi, Rapat Paripurna DPR yang dihadiri juga oleh Wakil
Komisi, dan Badan Anggaran. Sebelum dilakukan pem- Pemerintah. Proses pengambilan keputusan diawali
bahasan di Komisi I-XI dan Banggar, Fraksi-fraksi me- dengan Laporan Ketua Badan Anggaran yang me-
nyampaikan Pemandangan Umum terhadap RAPBN nyatakan pembahasan APBN telah selesai dilaksanakan
yang diajukan oleh Presiden, kemudian Menteri Keuan- dan meminta untuk diambil keputusan.
gan selaku wakil Pemerintah menanggapinya. Kedua
ke giatan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ter- Dalam laporan tersebut, Ketua Badan Anggaran mela-
buka dalam waktu yang berbeda. porkan juga mengenai pendapat dan catatan-catatan
dari masing-masing fraksi. Kemudian Pimpinan Rapat
Setelah itu Komisi I-XI bersama mitra kerjanya mem- Paripurna menanyakan kepada seluruh anggota Par-
bahas secara detil anggaran di masing-masing Kemen- leman apakah dapat menyetujui atau menolak hasil
terian atau lembaga. Sementara itu, Banggar memba- pembahasan tersebut. Persetujuan pada dasarnya di-
has RAPBN secara keseluruhan meliputi Asumsi Makro, lakukan dengan musyawarah dan mufakat, namun apa
besaran Pendapatan Negara, besaran Belanja Negara, bila tidak tercapai, maka pengambilan keputusan di-
Kebijakan Defisit, dan Pembiayaan untuk menutup de- lakukan melalui pengambilan suara terbanyak (voting).
fisit.
Persetujuan atas RAPBN dalam satu UU yang meliputi
Berdasarkan pada UU No. 17/2003 tentang Keuangan seluruh pendapatan, belanja, baik belanja Pemerintah
Negara, DPR RI dapat mengajukan usul yang mengaki- pusat maupun dana transfer ke daerah, dan besaran
batkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran pembiayaan defisit. Persetujuan APBN oleh DPR RI se-
dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN. Pe- lambat-lambatnya harus dilakukan pada akhir bulan Ok-
rubahan pada besaran asumsi makro ekonomi akan ber- tober atau 2 bulan sebelum diberlakukannya UU terse-
dampak pada besaran pendapatan Negara, belanja but. Jadi, pembahasan dilakukan kurang dari 3 bulan.
Nega ra dan pembiayaan defisit APBN. (Tim Laput)

1/8/2014 Biro Analisa APBN 22

20 PARLEMENTARIA EDISI 115 TH. XLIV, 2014