Page 22 - MAJALAH 115

LAPORAN UTAMA

Momok Seram Impor BBM

Impor BBM juga masih menjadi
salah satu persoalan dalam penge-
lolaan anggaran subsidi BBM. Saat
ini, impor BBM Indonesia mencapai
700 – 800 ribu barel per hari. Hal
ini disebabkan karena kebutuhan
BBM orang Indonesia mencapai
1,4 juta kiloliter (KL) per hari. Pada-
hal, produksi minyak nasional terus
mengalami penurunan secara sig-
nifikan, hanya 650 – 700 ribu barel
per hari pada tahun 2013.

“Impor BBM membutuhkan dolar
yang besar, itulah yang membuat
neraca transaksi berjalan kita de-
fisit, yang disebut dengan current
deficit account, dimana impor kita
lebih banyak daripada ekspornya.
Kita punya potensi emas, nikel dan
sumber energi lain yang diekspor,
tapi kalah derasnya dengan impor
BBM. Kita tidak bisa lepas dari de­
fisit neraca berjalan, karena faktor
tahunnya. Penerapan teknologi Ra­ kat kategori tidak mampu dapat impor BBM. Impor BBM itu menjadi
dio Frequency Identification (RFID) menyerap BBM bersubsidi secara momok dalam neraca transaksi ber-
jangan sampai menjadi wacana maksimal. Sementara, warga ma- jalan kita,” tegas Satya.
terus menerus oleh pemerintah. syarakat kategori mampu didorong
Program itu harus dijalankan secara untuk mengalihkan konsumsinya ke Politisi asal Dapil Jawa Timur ini
konkret sehingga volume BBM ber- BBM non-subsidi. Dengan demikian, menambahkan, pemerintah sela-
subsidi bisa dikontrol secara ketat kuota BBM bersubsidi bisa tetap ter- ma 10 tahun terakhir tidak memi-
dan efisien. jaga pada angka logis. Subsidi yang liki langkah konkret untuk mencari
selama ini diterapkan adalah pola solusi mengurangi impor BBM yang
Bahkan, yang sangat disayangkan, subsidi terhadap harga harus dieva- jumlahnya mencapai 700 ribu barel
penyaluran BBM bersubsidi selama luasi dan direvisi. per hari. Satya mendesak pemerin-
ini juga dinilai tidak tepat sasaran. tah untuk melakukan konversi BBM
BBM bersubsidi yang seharusnya di- “Pada Sidang Paripurna yang lalu, ke BBG secara bertahap sehingga
manfaatkan oleh warga masyarakat fraksi kami mengusulkan kepada ketergantungan terhadap konsumsi
dengan kemampuan ekonomi ren- Pemerintah perlunya mengubah energi fosil bisa berkurang.
dah, namun kenyataan di lapangan pola dari subsidi harga menjadi
didapati bahwa BBM bersubsidi just- subsidi langsung. Subsidi langsung “Konversi BBM ke BBG harusnya
ru malah dinikmati oleh masyarakat tidak serta merta harus dalam ben- menjadi prioritas bagi pemerintah
menengah ke atas. Catatan Kemen- tuk bantuan langsung tunai kepada baru, setidaknya dalam 5 (lima) ta-
terian ESDM (tahun 2014), jumlah masyarakat yang layak mendapat hun ke depan. Pemanfaatan sum-
konsumen kategori mampu yang subsidi. Namun, bisa dalam bentuk ber daya energi gas menjadi pilihan
menikmati BBM bersubsidi menca- subsidi langsung terhadap pem- yang konkret karena cadangan ber-
pai 70-80 persen. Hal inilah yang bangunan fasilitas dan sarana in- limpah dan harga relatif murah sei-
secara tidak langsung telah men- frastruktur transportasi publik yang ring dengan menipisnya cadangan
ciptakan kesenjangan ekonomi dan nyaman dan memadai bagi warga minyak nasional dan semakin ma-
sosial. masyarakat. Subsidi langsung juga halnya harga BBM,” saran Satya.
bisa diberikan dalam bentuk konkret
Oleh karena itu, Satya ber- yang lain, misalnya pendidikan gra- Walaupun gas bukan termasuk
pendapat bahwa distribusi BBM tis 12 tahun bagi anak-anak sekolah, energi alternatif, karena masih ter-
bersubsidi yang selama ini dilak- pelayanan kesehatan menyeluruh masuk fossil fuel, namun Indonesia
sanakan secara terbuka, sebaiknya bagi warga masyarakat, maupun memiliki potensi gas yang cukup
diubah menjadi pola distribusi ter- pembangunan sarana-prasarana di banyak. Setidaknya, dengan konver-
tutup. Sehingga, warga masyara- desa,” imbuh Satya. si BBM ke BBG ini dapat mengurangi

22 PARLEMENTARIA EDISI 115 TH. XLIV, 2014