Page 25 - MAJALAH 115

oleh: Nidya Waras Sayekti

atas rancangan undang­undang tentang APBN menteri dengan mengacu pada keputusan rapat
yang diajukan oleh Presiden” dan Pasal 156 huruf kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi
a yang berbunyi “pembicaraan pendahuluan anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan
dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam kementerian/lembaga”.
rangka menyusun rancangan APBN” dan huruf b
“pembahasan dan penetapan APBN yang didahului •Menghilangkan frasa “antarkegiatan” pada
dengan penyampaian rancangan undang­undang Pasal 156 huruf c angka 2 huruf (c) yang
tentang APBN beserta nota keuangannya oleh berbunyi “keadaan yang menyebabkan harus
Presiden” diputuskan bertentangan dengan dilakukannya pergeseran anggaran antarunit
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis
hukum mengikat sepanjang dimaknai “masih belanja; dan/atau”.
ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN
diundangkan menjadi UU APBN”. •Menghilangkan frasa “kegiatan” pada Pasal
157 ayat (1) huruf c yang berbunyi “rincian unit
•Menghilangkan frasa “kegiatan” pada Pasal organisasi, fungsi, program, dan kegiatan”.
107 ayat (1) huruf c yang berbunyi “membahas
rancangan undang-undang tentang APBN •Menghilangkan frasa “kegiatan” pada Pasal
bersama Presiden yang dapat diwakili oleh 159 ayat (5) yang berbunyi “APBN yang disetujui
oleh DPR terperinci
Uraian RAPBN-P RUU sampai dengan unit
(Yang Diajukan APBN-P organisasi, fungsi,
Pemerintah) (Keputusan program, kegiatan,
DPR) dan jenis belanja”.
Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2014 (Indikator Ekonomi)
1. Pertumbuhan Ekonomi (% yoy) 5,5 5,5 K e p ut us a n M K
tersebut disambut
2. Inflasi (% yoy) 5,3 5,3
ba i k o l e h D P R .
3. Nilai tukar (Rp/USD) 11.700 11.600 Beberapa Anggota
4. Tingkat Bunga SPN 3 bulan rata-rata (%) 6,0 6,0 D P R b e r p e n dap at
keputusan MK telah
5. Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barel) 105 105
meringankan tugas
6. Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari) 818 818 dan kewenangan DPR
7. Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari) 1.224 1.224 dalam pelaksanaan
Pendapatan Negara (triliun Rp) 1.597,7 1.635,4 f u n g s i an g g ar an,
k a r e n a ap ab i l a
1. Pendapatan Dalam Negeri 1.595,4 1.633,1
D P R m e l a k u k a n
- Penerimaan Perpajakan 1.232,1 1.246,1 pembahasan anggaran
Tax Ratio (%) 12,24 12,38 yang diajukan oleh
K/L hingga tingkat
- Penerimaan Negara Bukan Pajak 363,3 386,9
kegiatan/satuan tiga,
2. Penerimaan Hibah 2,3 2,3 maka memerlukan
Belanja Negara (triliun Rp): 1.849,4 1.876,8 waktu dan energi untuk
1. Belanja Pemerintah Pusat 1.265,8 1.280,4 membahas secara
mendetail. Disamping
2. Transfer ke Daerah 583,7 596,5
itu, keputusan MK
Defisit terhadap PDB (%) 2,5 2,4 y a ng me ng h a p u s
Pembiayaan (triliun Rp) 251,7 241,5 ke w e na n ga n D P R
d al am m e m b e r i

PARLEMENTARIA EDISI 115 TH. XLIV, 2014 25