Page 26 - MAJALAH 115

SUMBANG SARAN

tanda bintang pada anggaran yang dianggap belum persen, nilai tukar Rp11.500-Rp12.100 per US$1, tingkat
menenuhi syarat sudah tepat, sehingga posisi DPR suku bunga SPN 3 bulan sebesar 6,0-6,5 persen, harga
semakin clear, hanya menyatakan setuju atau tidak ICP minyak 830-900 ribu barel per hari, dan lifting gas
setuju. Melalui keputusan MK tersebut, diharapkan bumi sebesar 1.200-1.260 ribu barel per hari. Selain itu,
dapat mempercepat proses pembahasan APBN di DPR defisit anggaran pada RAPBN 2015 ditetapkan sebesar
dan memperbaiki citra DPR terhadap adanya permainan 1,7-2,5 persen terhadap PDB.
anggaran saat pembahasan APBN.
Revisi UU MD3
Kegiatan DPR Pasca Keputusan MK
Keputusan MK No. 35/PUU-XI/2013 juga ditindaklanjuti
Adanya beberapa perubahan dari RAPBN-P 2014 oleh DPR dalam revisi UU MD3 yang telah disahkan pada
yang diajukan pemerintah menjadi RUU APBN-P 2014 tanggal 8 Juli 2014. Dalam revisi UU MD3, pasal-pasal
merupakan bentuk politik anggaran yang dilakukan oleh yang terkait dengan keputusan MK khususnya mengenai
DPR. Sebelumnya, DPR juga menyepakati penghematan Banggar telah dilakukan penyesuaian. Salah satunya
belanja K/L sebesar Rp43 triliun atau lebih rendah dari yaitu mengenai tugas dan wewenang Banggar yang
Instruksi Presiden No. 14 tahun 2014, dimana presiden sebelumnya Pasal 107 ayat (1) huruf c menjadi Pasal
meminta kepada 86 K/L untuk melakukan penghematan 110 ayat (1) huruf c berbunyi “membahas rancangan
anggaran hingga Rp100 triliun. Penghematan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang
tersebut dilakukan sebagai upaya mengendalikan dan dapat diwakili oleh menteri mengenai alokasi anggaran
mengamankan pelaksanaan APBN serta menjaga defisit untuk fungsi dan program Pemerintah Pusat dan
APBN dalam batas yang aman. dana alokasi transfer daerah dengan mengacu pada
keputusan Rapat Kerja Komisi dan Pemerintah”.
Melihat RUU APBN-P 2014 dan efesiensi anggaran yang
dilakukan oleh DPR, diharapkan DPR dapat memainkan Pada akhirnya, kegiatan yang dilakukan DPR
kembali peran politiknya dalam mendorong upaya merupakan suatu bentuk kesepakatan politik antara
pemerintah megendalikan subsidi BBM dan harmonisasi DPR dan pemerintah guna mewujudkan tujuan
tarif listrik untuk menekan defisit anggaran. pembahasan APBN yaitu sebagai stimulus ekonomi
yang dapat mendorong terciptanya kesejahteraan
Pada tanggal 8 Juli 2014, DPR juga menyampaikan masyarakat. Tentunya dalam melakukan pembahasan
pokok pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) APBN ini, DPR harus menjunjung prinsip transparansi.
tahun 2015 dan hasil pembicaraan pendahuluan Sementara itu, Pemerintah sebagai pelaksana APBN
penyusunan RAPBN 2015. RKP dan prioritas anggaran harus menerapkan prinsip akuntabilitas sehingga
tahun 2015 merupakan tahun pertama dari RPJMN seluruh amanat yang menjadi kewajibannya harus dapat
2015-2019 yang proses penyusunannya menunggu dipertanggungjawabkan. Tidak lupa juga bahwa peran
visi dan misi presiden terpilih. Dalam RAPBN 2015 lembaga-lembaga pemantau dan pengawas sangatlah
disepakati asumsi dasar ekonomi makro, yaitu dibutuhkan untuk menjaga pelaksanaan transparansi
pertumbuhan ekonomi 5,5-6,0 persen, inflasi 3,5-5,0 dan akuntabilitas tersebut. *** Foto: Andry/Parle/Hr.

26 PARLEMENTARIA EDISI 115 TH. XLIV, 2014