Page 21 - MAJALAH 115

Subsidi Bebani Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara

Beban subsidi energi dalam Angg- untuk subsidi. Belum lagi, kita utang yang sudah dicanangkan pemerin-
aran Pendapatan dan Belanja Nega- hampir 250 triliun setiap tahunnya, tah dalam dua tahun terakhir men-
ra Perubahan (APBN-P) tahun 2014 sedangkan hutang ini hanya untuk jadi terganggu dan terhambat.
semakin bertambah. Dalam APBN-P membayar bunga saja, belum utang
2014 disetujui subsidi energi menca- pokoknya. Kita berhutang untuk “Sangat disayangkan subsidi en-
pai Rp 350 triliun, terdiri dari subsidi membayar hutang, malah kita ha- ergi dalam APBN selalu mengalami
BBM sebesar Rp 245,4 triliun serta nya sanggup membayar bunganya peningkatan. Selain menekan pos-
subsidi listrik yang melonjak hing- saja,” jelas Anggota Badan Anggar- tur anggaran itu sendiri, subsidi
ga Rp 103,8 triliun. Padahal, dalam an DPR RI Satya Widya Yudha, saat energi yang perlu dikritisi adalah
APBN berjalan 2014 tercatat subsidi ditemui di ruang kerjanya, beberapa bagaimana mengelola anggaran
energi masih sebesar Rp 282,1 tril- waktu lalu. yang mencapai Rp 350 triliun terse-
iun, dimana subsidi BBM mencapai but secara efektif dan efisien seiring
Rp 210,7 triliun. Sedangkan subsidi Anggota Komisi VII ini menya- dengan peningkatan kebutuhan en-
listrik sebesar Rp 71,3 triliun. yangkan, melonjaknya angka sub- ergi nasional, khususnya adalah sub-
sidi energi dalam APBN-P 2014 ini sidi BBM,” tambah Politisi Golkar ini.
“Subsidi energi ini cukup besar cukup menekan postur anggaran
dan sangat mempengaruhi APBN. belanja negara. Hal lain yang harus Satya menegaskan, pemerintah
Dengan total anggaran sekitar Rp mendapat perhatian akibat dam- perlu melakukan langkah-langkah
1.800 triliun, subsidi kita yang men- pak bertambahnya subsidi energi, terobosan untuk menekan subsidi
capai Rp 350-an triliun, berarti ke- terutama peningkatan subsidi listrik BBM dan subsidi listrik agar tidak
mampuan kita hanya di kisaran Rp yang sangat besar adalah menyusut- terus membengkak. Antara lain
1.500 triliun. Anggaran Rp 350 tril- nya anggaran belanja untuk pem- adalah perlunya manajemen belanja
iun untuk subsidi, yang setidaknya bangunan infrastruktur. Akibatnya, volume BBM bersubsidi yang harus
20% dari APBN, hangus terbuang pembangunan fisik berkelanjutan ditekan agar tidak over kuota setiap

PARLEMENTARIA EDISI 115 TH. XLIV, 2014 21