Page 24 - MAJALAH 115

SUMBANG SARAN

PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN DPR

PASCA KEPUTUSAN MK NO. 35/PUU-XI/2013

esuai Pasal 20A ayat (1) UUD 1945, DPR me- Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Forum Indonesia
miliki fungsi legislasi, anggaran, dan pen- untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Indonesia Budget
gawasan. Pelaksanaan fungsi DPR tersebut Center (IBC), dan Indonesian Corruption Watch (ICW),
dituangkan lebih lanjut dalam UU No. 27 ta- Feri Amsari (Dosen FH Unand), dan Hifdzil Alim (Peneliti
Shun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD FH UGM).
(MD3). Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwuju-
dan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk UU. Menurut MK, norma yang mengatur hubungan antara
Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan komisi dan Banggar tercantum dalam UU MD3. Fungsi
memberikan persetujuan atau tidak terhadap rancan- utama Banggar adalah untuk melakukan sinkronisasi
gan undang-undang terhadap APBN yang diajukan oleh pembahasan terkait anggaran yang telah dilakukan
presiden. Sedangkan fungsi pengawasan dilaksanakan oleh masing-masing komisi. Pembahasan terbatas
melalui pengawasan atas pelaksanaan UU dan APBN. pada alokasi anggaran yang telah diputuskan oleh
komisi. Oleh karena itu, tidak tepat apabila kemudian
Dalam pelaksanaan fungsi Anggaran, kedudukan Banggar dianggap sebagai Alat Kelengkapan DPR yang
DPR menjadi sentral, oleh karena apabila DPR kewenangannya melebihi komisi atau supra komisi.
tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan presiden,
pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu. Dalam Terkait kewenangan DPR membahas RAPBN secara
membahas APBN, DPR memiliki alat kelengkapan yang rinci sampai pada tingkat kegiatan dan jenis belanja
bersifat tetap yaitu komisi-komisi dan Badan Anggaran kementerian/lembaga (K/L), hal tersebut tidak
(Banggar). Komisi membahas penyusunan RAPBN sesuai dengan fungsi dan kewenangan DPR sebagai
yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama lembaga perwakilan karena kegiatan dan jenis
dengan pemerintah. Sedangkan Banggar memiliki belanja merupakan wilayah kewenangan presiden
tugas membahas bersama pemerintah yang diwakili sebagai perencana dan pelaksana APBN. Disamping
oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan itu, kewenangan DPR dalam melaksanakan fungsi
fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk anggaran terbatas pada persetujuan dan pengawasan
dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam anggaran. Praktik penundaan pencairan (pemberian
menyusun usulan anggaran; menetapkan pendapatan tanda bintang) anggaran pada mata anggaran oleh
negara bersama pemerintah dengan mengacu pada DPR yang mengakibatkan mata anggaran tersebut tidak
usulan komisi terkait; membahas RUU tentang APBN mendapat otorisasi untuk digunakan, sudah masuk pada
bersama presiden yang dapat diwakili oleh menteri pelaksanaan APBN yang telah ditetapkan sebelumnya,
dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan bukan termasuk pada salah satu fungsi pengawasan
dan pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk DPR yang dimaksud oleh UUD 1945.
fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga;
melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan Atas dasar pertimbangan tersebut, MK mengeluarkan
di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran keputusannya No. 35/PUU-XI/2013 yang isinya sebagai
kementerian/lembaga; membahas laporan realisasi dan berikut:
prognosis yang berkaitan dengan APBN; dan membahas
pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang- a. Menghilangkan frasa “kegiatan, dan jenis belanja”
undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan pada Pasal 15 ayat (5) UU No. 17 tahun 2003 tentang
APBN. Keuangan Negara yang berbunyi “APBN yang disetujui
oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi,
Dalam perjalanannya, Mahkamah Konstitusi (MK) fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja”.
sebagai lembaga negara yang bertugas mengawal
konstitusi melakukan uji materi atas UU No. 17 tahun b. Sedangkan yang terkait MD3, memutuskan bahwa:
2003 tentang Keuangan Negara dan UU MD3 terhadap
UUD 1945, khususnya yang terkait pelaksanaan fungsi •Pasal 71 huruf g yang berbunyi “membahas
anggaran DPR yang dilaksanakan oleh Banggar. Uji bersama Presiden dengan memperhatikan
materi tersebut dilakukan atas permohonan dari Yayasan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan

24 PARLEMENTARIA EDISI 115 TH. XLIV, 2014