Page 17 - MAJALAH 115

Politik anggaran merupakan fundamental fiskal yang akan menentukan ke mana
arah kebijakan ekonomi dijalankan. politik anggaran/fiskal merupakan cermin
dari mandat konstitusi dan kepentingan rakyat yang harus disuarakan oleh DPR.
Sayangnya, sampai hari ini aspek itu nyaris diabaikan sehingga politik anggaran
tidak memantulkan cahaya yang terkandung dalam konstitusi. Arah APBN praktis
hanya ditentukan oleh pemerintah, sehingga ruh APBN menjadi hilang. Pasal-pasal
ekonomi yang terkait dengan kesejahteraan dan keadilan terpinggirkan karena
didesak oleh kepentingan sempit dan jangka pendek. Akibatnya, fungsi APBN
sebagai pengungkit kesejahteraan dan keadilan masyarakat menjadi sirna.

terkandung dalam konstitusi. Arah Pengurangan kewenangan itu bisa absen. Implikasinya, potensi korupsi
APBN praktis hanya ditentukan oleh dimanfaatkan untuk memperteguh menjadi kecil sehingga kepercaya-
pemerintah, sehingga ruh APBN fungsi Badan Aggaran sebagai in- an publik menjadi pulih, ditambah
menjadi hilang. Pasal-pasal ekonomi stitusi “budget policy” (politik fis- pemerintah akan bekerja sungguh-
yang terkait dengan kesejahteraan kal). Pada titik ini, Badan Anggaran sungguh untuk menjalankan pro-
dan keadilan terpinggirkan karena DPR akan fokus kepada perjuangan gramnya. Kedua, program akan
didesak oleh kepentingan sem- politik anggaran sehingga arah dan lebih efektif berjalan sesuai dengan
pit dan jangka pendek. Akibatnya, peran APBN sesuai dengan amanat kebutuhan karena disusun secara
fungsi APBN sebagai pengungkit ke- konstitusi dan suara rakyat. Pemba- teknokratis oleh pemerintah. Fungsi
sejahteraan dan keadilan masyara- hasan yang bersifat teknokratis lebih pengawasan DPR juga akan berjalan
kat menjadi sirna. baik diurus oleh pemerintah (bud­ dengan baik, karena tiap keberhasi-
get allocation), asalkan setiap pro- lan/kegagalan program sepenuhnya
Secara umum, politik anggaran gram yang diambil bertujuan untuk merupakan tanggung jawab peme-
yang harus diperjuangkan oleh DPR menjalankan politik anggaran yang rintah karena mereka yang menjadi
itu bermuara pada lima hal. Pertama, penyusunnya.
APBN mesti diartikan sebagai instru-
men ideologis yang keberadaannya Model inilah yang menurut saya
dapat mendekatkan kepada cita-cita akan membuat APBN menjadi lebih
konstitusi dan dasar negara. Kedua, bertenaga dalam mewujudkan ke-
anggaran harus dipastikan didesain sejahteraan ekonomi dan keadilan
dengan bertumpu kepada optimal- sosial bagi masyarakat. DPR fokus
isasi pendapatan/penerimaan dan mendesain politik anggaran ber-
efisiensi belanja. Tidak diperkenan- dasarkan nilai-nilai yang terkan dung
kan APBN dibangun di atas praktik dalam konstitusi. Pada posisi ini,
kebocoran penerimaan dan pembo- fungsi Badan Anggaran lebih banyak
rosan pengeluaran, seperti praktik sebagai “authoritative allocation of
yang terjadi selama ini. Ketiga, spirit values” sehingga kepen tingan rak-
keadilan (sosial dan ekonomi) harus yat bisa dilindungi. Sementara itu,
terpancar jelas dalam kebijakan dan telah dibahas oleh Badan Anggaran. pemerintah konsentrasi menyusun
program APBN. Fungsi redistribusi Jika program-program yang disusun program yang sepenuhnya dapat
APBN sama pentingnya dengan tidak sesuai dengan politik angga- dipertanggungjawabkan secara
fungsi stabilisasi dan alokasi. Keem­ ran, maka Badan Anggaran tinggal teknokratis. Indikator efisiensi dan
pat, kebijakan dan program APBN memerintahkan komisi-komisi di efektivitas akan dipakai oleh DPR
harus mencerminkan prioritas pe- DPR untuk melakukan koordinasi dan untuk menjalankan fungsi penga-
nyelesaian masalah yang dihadapi. sinkronisasi dengan pemerintah. wasan. Jika praktik ini benar-benar
Kelima, seluruh UU yang menjadi dilakukan berdasarkan aturan main
panduan dalam alokasi APBN harus Dengan dasar ini, Badan Anggaran yang disepakati, maka rakyat akan
dipenuhi, misalnya alokasi anggaran akan terhindar dari dua hal yang se- percaya sepenuhnya terhadap lem-
pendidikan dan kesehatan. lama ini selalu dituduhkan kepadan- baga negara, baik pemerintah mau-
ya. Pertama, Badan Anggaran hanya pun DPR, karena kepentingannya
Alokasi Nilai menjadi tempat negosiasi program disantuni dengan baik.
atau proyek sehingga praktik korup-
Keputusan Mahkamah Konsitusi si menjadi marak. Dengan fokus ke- Oleh: Ahmad Erani Yustika, Guru
(MK) yang mengurangi kewenang- pada politik anggaran, maka Badan Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis ­
an Badan Anggaran DPR, dalam be- Anggaran tidak terlibat dalam pem- Universitas Brawijaya; Direktur Ekse­
berapa aspek –menurut saya- justru bahasan program, sehingga ruang kutif Indef. Foto: Republika Foto: Andry/
harus disambut dengan gembira. negosiasi program/proyek menjadi Parle/Hr.

PARLEMENTARIA EDISI 115 TH. XLIV, 2014 17