Page 19 - MAJALAH 227

ANGG ARAN

enggak disiplin dan merasa ada
coverage dari cost overrun. Enggak
bagus dari sisi perencanaan ke
evaluasinya, merasa safe ini tidak
baik ya. Jangan sampai semua
program cost overrun, nanti
cadangan fiskalnya habis ,” ujarnya
saat ditemui Parlementaria beberapa
waktu silam.
Cucun menjelaskan bahwa
penjaminan cost overrun ini berasal
dari cadangan fiskal yang ada di
bendahara umum negara atau
dalam hal ini Menteri Keuangan. Ia
pun mendorong rekan sejawatnya
di DPR RI untuk secara maksimal
melakukan pengawasan terhadap
PMK No.89/2023 itu dan juga proyek
lain yang sedang berjalan hingga ke
titik evaluasi.
“Fungsi DPR ini harus lebih ketat FOTO: OJI/NR Wakil Ketua Badan Anggaran Cucun Ahmad Syamsurijal.
pengawasannya dari sejak proyek
dijalankan sampai ke pengawasan,
ke evaluasinya. Jadi tahapan
progresnya sampai di mana? Intinya yang matang, ia pun menyinggung yang dapat memengaruhi suatu
setiap program apapun harus mengenai penetapan asumsi pada pekerjaan seperti saat pandemi
melalui perencanaan yang matang, setiap proyek termasuk sebagai Covid-19 maupun gejolak luar
progresnya harus dikontrol, juga persiapan apabila terjadi fluktuasi nilai negeri.
evaluasinya,” lanjut Cucun. tukar. Meski begitu ia tak menampik Respon serupa juga datang dari
Terkait dengan perencanaan ada faktor luar biasa (extraordinary) Wakil Ketua Badan Akuntabilitas
Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati.
Dengan gamblang, Anggota Komisi
XI DPR RI ini bahkan meminta
peraturan tersebut ditinjau ulang.
“Tentang hal ini harus dilakukan
secermat mungkin, bahkan bila
perlu ditinjau ulang, jangan sampai
merugikan keuangan negara di
kemudian hari. Apalagi tahun 2015
lalu, pemerintah pernah menolak
proposal KCJB dari Jepang karena
ada syarat jaminan dari pemerintah,”
katanya melalui keterangan tertulis
yang diterima Parlementaria.
Setali tiga uang dengan Cucun,
Anis berargumen bahwa pemerintah
tidak konsisten dan terbuka terkait
proses pembangunan KCJB.
Menurutnya, hal ini menunjukkan
bahwa proyek tersebut seperti tidak
memiliki perencanaan yang matang
FOTO: TIM/NR dan berujung membebani APBN.

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. uc/mh

TH. 2023 EDISI 227 PARLEMENTARIA 19