Page 18 - MAJALAH 227

ANGG ARAN

Jangan Ada Lagi ‘Cost Overrun’

Proyek Yang Dijaminkan

dengan APBN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023 seolah semakin
menegaskan campur tangan pemerintah dalam proyek Kereta Cepat
Jakarta-Bandung (KCJB). DPR RI tak mengharapkan kejadian ini terulang
pada proyek lainnya. Perencanaan, pengawasan, dan evaluasi menjadi
kunci yang harus ditaati bersama.

alam proposal
penawaran yang
disampaikan
pemerintah China ke
DIndonesia pada 2015
lalu, biaya pembangunan proyek
yang disodorkan hanya US$5,13
miliar. Dilansir dari berbagai sumber,
Wakil Menteri BUMN II Kartika
Wirjoatmodjo mengatakan biaya
itu kemudian bengkak US$1,2 miliar
atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi
kurs Rp15.200 per dolar AS).
Langkah pemerintah
menerbitkan aturan tentang ‘Tata
Cara Pelaksanaan Pemberian
Penjaminan Pemerintah untuk
Percepatan Penyelenggaraan
Prasarana dan Sarana Kereta FOTO: AZKA/NR
Cepat antara Jakarta dan Bandung’
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel.
itu kemudian memancing reaksi
berbagai pihak, termasuk para wakil
rakyat. “Bukan tidak setuju terhadap PKB ini menegaskan, penjaminan
Wakil Ketua DPR RI Koordinator kereta cepat. Dari awal saya cost overrun terhadap proyek kereta
Bidang Industri dan Pembangunan sangat mendukung kereta cepat, cepat bisa membuat proyek lainnya
(Korinbang) Rachmat Gobel tapi dukungannya dalam batas menjadi tak disiplin lantaran merasa
menegaskan proyek pembangunan kewajaran dan kepatutan dalam ada jaring pengaman apabila terjadi
KCJB sudah selesai. Sehingga, konteks kemaslahatan publik yang pembengkakan biaya.
seharusnya menjadi tanggung jawab luas. Jadi tak perlu berlebihan. “Ini sebetulnya satu fenomena
badan usaha, bukan beban APBN. Mestinya biarkan itu bersifat B to B baru, agreement-nya G to G
Permenkeu tersebut, menurut saja,” ujarnya. kemudian jadi B to B dan kemudian
Gobel, membuat APBN menjadi Wakil Ketua Badan Anggaran negara, kan, harus turun. Sebetulnya
tak adil bagi kesejahteraan umum, DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal ini enggak baik untuk satu project.
apalagi ada unsur investasi asing. juga ikut angkat suara. Politisi Fraksi Nanti ke depan beberapa project

18 PARLEMENTARIA EDISI 227 TH. 2023