Page 27 - MAJALAH 207
P. 27

LEGISLASI






                                                            yang telah lulus   saat ini UU Nomor 20 Tahun 2013
                                                             bisa langsung     tentang Pendidikan Kedokteran sudah
                                                             memakai gelar     tidak sesuai lagi dengan kebutuhan
                                                             dokter,” tandasnya   hukum masyarakat.
                                                             usai memimpin       Pertimbangan secara filosofis
                                                            kunjungan kerja    adalah bahwa penyelenggaraan
                                                            Baleg DPR RI ke    pendidikan kedokteran merupakan
                                                            Provinsi Sumatera   upaya dalam menghasilkan dokter
                                                            Utara, baru-baru ini.  dalam mendukung dan mewujudkan
                                                             Namun demikian,   tingkat kesehatan masyarakat dalam
                                                            calon dokter yang   mencapai tujuan nasional. Adapun,
                                                            akan membuka       landasan sosiologis adalah saat ini
                                                            praktek tetap wajib   terdapat beberapa permasalahan
                                                            untuk mengikuti uji   yang memerlukan penyelesaian
                                                            kompetensi. Selain   seperti masalah afirmasi penerimaan
                                                            itu, biaya pendidikan   mahasiswa dan pemerataan
                                                            kedokteran yang    penyebaran dokter di seluruh tanah
                                                            masih terbilang    air, dukungan beasiswa bagi calon
                                                            mahal di Indonesia   mahasiswa dari daerah tertinggal,
                                                            menjadi sorotan    terdepan, dan terluar serta yang
                                                            Baleg. Maka, Romo   kurang mampu.
                                                            mengusulkan opsi     Sedangkan landasan yuridis adalah
                                                            kemungkinan        karena UU Nomor 20 Tahun 2013
                                                             pemangkasan       yang berlaku saat ini sudah tidak
                                                             beberapa mata     sesuai lagi dengan perkembangan
                                                             pelajaran, sehingga   dan kebutuhan hukum di bidang
                                                             memungkinkan      pendidikan kedokteran. Sasaran yang
                                                            dokter tamat       akan diwujudkan melalui ruang lingkup
                                                            pendidikan lebih   pengaturan, jangkauan, dan arah
                                                          cepat tanpa harus    pengaturan RUU tentang Pendidikan
            itu bisa lebih merata karena dibiayai   mengurangi kualitas.       Kedokteran ini adalah untuk
            masing-masing pemda terutama daerah   Rekomendasinya, perlu segera   menata kembali penyelenggaraan
            3T (terdepan, terluar dan tertinggal).  diajukan RUU tentang Pendidikan   pendidikan kedokteran yang mampu
              Dengan demikian, Romo menegaskan   Kedokteran untuk menggantikan UU   menjawab perkembangan kebutuhan
            Rancangan Undang-Undang Pendidikan   No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan   masyarakat serta tantangan global
            Kedokteran (RUU Dikdok) yang      Kedokteran yang disusun khususnya   dan perkembangan kemajuan ilmu
            bertujuan merevisi UU existing, UU   berkenaan dengan batang tubuh   pengetahuan dan teknologi di bidang
            Nomor 20 Tahun 2013, mendesak untuk   Rancangan Undang-Undang serta   kedokteran.
            disahkan. Tujuannya, mahasiswa yang   disosialisasikan sehingga mendapatkan   Peraturan-peraturan pelaksanaan
            telah lulus menempuh pendidikan di   tanggapan dari masyarakat luas guna   atas amanat RUU tentang Pendidikan
            fakultas kedokteran terakreditasi yang   menjadi lebih sempurna dan sesuai   Kedokteran seperti peraturan
            memiliki kualitas akademik setara uji   dengan kebutuhan masyarakat.  pemerintah, peraturan menteri,
            kompetensi dapat langsung memakai   Penyelenggaraan pendidikan     peraturan Konsil Kedokteran Indonesia
            gelar dokter.                     kedokteran berkaitan dengan upaya   perlu segera dirancang secara
              “UU Dikdok ini harus segera direvisi.   membangun atau mewujudkan tingkat   simultan. Apabila rancangan ini telah
            Pertama, soal terhambatnya mahasiswa   kesehatan masyarakat, termasuk   disetujui, dalam waktu tidak lebih
            yang sudah lulus dalam akademik dan   dalam kaitannya dengan ketahanan   dari dua tahun seluruh peraturan-
            juga profesi di kedokteran memiliki   nasional serta sebagai bagian   peraturan pelaksananya telah dibuat
            gelar dokter karena ada uji kompetensi.   dalam mewujudkan tujuan nasional   sehingga pada akhirnya dapat
            Melalui fakultas terakreditasi maka   sebagaimana diamanatkan dalam   efektif dilaksanakan dan berguna
            seharusnya sudah dianggap mumpuni   Pembukaan UUD 1945. RUU Pendidikan   untuk memperlancar pelaksanaan
            menghasilkan dokter berkualitas   Kedokteran merupakan sebagai dasar   Undang-Undang tentang Pendidikan
            setara uji kompetensi. Jadi, mahasiswa   pemecahan masalah tersebut, karena   Kedokteran. l pun/es



                                                                        TH. 2022      EDISI 207      PARLEMENTARIA        27
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32