Page 27 - MAJALAH 207
P. 27
LEGISLASI
yang telah lulus saat ini UU Nomor 20 Tahun 2013
bisa langsung tentang Pendidikan Kedokteran sudah
memakai gelar tidak sesuai lagi dengan kebutuhan
dokter,” tandasnya hukum masyarakat.
usai memimpin Pertimbangan secara filosofis
kunjungan kerja adalah bahwa penyelenggaraan
Baleg DPR RI ke pendidikan kedokteran merupakan
Provinsi Sumatera upaya dalam menghasilkan dokter
Utara, baru-baru ini. dalam mendukung dan mewujudkan
Namun demikian, tingkat kesehatan masyarakat dalam
calon dokter yang mencapai tujuan nasional. Adapun,
akan membuka landasan sosiologis adalah saat ini
praktek tetap wajib terdapat beberapa permasalahan
untuk mengikuti uji yang memerlukan penyelesaian
kompetensi. Selain seperti masalah afirmasi penerimaan
itu, biaya pendidikan mahasiswa dan pemerataan
kedokteran yang penyebaran dokter di seluruh tanah
masih terbilang air, dukungan beasiswa bagi calon
mahal di Indonesia mahasiswa dari daerah tertinggal,
menjadi sorotan terdepan, dan terluar serta yang
Baleg. Maka, Romo kurang mampu.
mengusulkan opsi Sedangkan landasan yuridis adalah
kemungkinan karena UU Nomor 20 Tahun 2013
pemangkasan yang berlaku saat ini sudah tidak
beberapa mata sesuai lagi dengan perkembangan
pelajaran, sehingga dan kebutuhan hukum di bidang
memungkinkan pendidikan kedokteran. Sasaran yang
dokter tamat akan diwujudkan melalui ruang lingkup
pendidikan lebih pengaturan, jangkauan, dan arah
cepat tanpa harus pengaturan RUU tentang Pendidikan
itu bisa lebih merata karena dibiayai mengurangi kualitas. Kedokteran ini adalah untuk
masing-masing pemda terutama daerah Rekomendasinya, perlu segera menata kembali penyelenggaraan
3T (terdepan, terluar dan tertinggal). diajukan RUU tentang Pendidikan pendidikan kedokteran yang mampu
Dengan demikian, Romo menegaskan Kedokteran untuk menggantikan UU menjawab perkembangan kebutuhan
Rancangan Undang-Undang Pendidikan No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan masyarakat serta tantangan global
Kedokteran (RUU Dikdok) yang Kedokteran yang disusun khususnya dan perkembangan kemajuan ilmu
bertujuan merevisi UU existing, UU berkenaan dengan batang tubuh pengetahuan dan teknologi di bidang
Nomor 20 Tahun 2013, mendesak untuk Rancangan Undang-Undang serta kedokteran.
disahkan. Tujuannya, mahasiswa yang disosialisasikan sehingga mendapatkan Peraturan-peraturan pelaksanaan
telah lulus menempuh pendidikan di tanggapan dari masyarakat luas guna atas amanat RUU tentang Pendidikan
fakultas kedokteran terakreditasi yang menjadi lebih sempurna dan sesuai Kedokteran seperti peraturan
memiliki kualitas akademik setara uji dengan kebutuhan masyarakat. pemerintah, peraturan menteri,
kompetensi dapat langsung memakai Penyelenggaraan pendidikan peraturan Konsil Kedokteran Indonesia
gelar dokter. kedokteran berkaitan dengan upaya perlu segera dirancang secara
“UU Dikdok ini harus segera direvisi. membangun atau mewujudkan tingkat simultan. Apabila rancangan ini telah
Pertama, soal terhambatnya mahasiswa kesehatan masyarakat, termasuk disetujui, dalam waktu tidak lebih
yang sudah lulus dalam akademik dan dalam kaitannya dengan ketahanan dari dua tahun seluruh peraturan-
juga profesi di kedokteran memiliki nasional serta sebagai bagian peraturan pelaksananya telah dibuat
gelar dokter karena ada uji kompetensi. dalam mewujudkan tujuan nasional sehingga pada akhirnya dapat
Melalui fakultas terakreditasi maka sebagaimana diamanatkan dalam efektif dilaksanakan dan berguna
seharusnya sudah dianggap mumpuni Pembukaan UUD 1945. RUU Pendidikan untuk memperlancar pelaksanaan
menghasilkan dokter berkualitas Kedokteran merupakan sebagai dasar Undang-Undang tentang Pendidikan
setara uji kompetensi. Jadi, mahasiswa pemecahan masalah tersebut, karena Kedokteran. l pun/es
TH. 2022 EDISI 207 PARLEMENTARIA 27