Page 22 - MAJALAH 207

PENGA WASAN

Absurd, Syaratkan pemerintah, tetapi oleh masyarakat
hal yang demikian dipandang sebagai
BPJS dalam Jual Beli salah satu yang dibuat-buat. Jadi tidak
usah mengada-ada seperti itu,” tutur
Syamsurizal.
Tanah pemerintah mencari solusi lain dalam
Ia berpendapat, sebaiknya

menjaring kepesertaan BPJS dan
tidak membuat aturan yang bisa
menimbulkan kegaduhan di tengah
masyarakat.
Pemerintah mewajibkan syarat baru untuk pendaftaran “Kami dari Komisi II DPR
hak atas tanah atau satuan rumah susun yang diperoleh menyarankan, kalau membuat
dari jual beli. Mulai 1 Maret 2022 setiap permohonan kebijakan-kebijakan terkait apa yang
pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau dikerjakan pemerintah, jangan membuat
sesuatu yang berpotensi menimbulkan
Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli harus kegaduhan di masyarakat. Yang kita
dilengkapi dengan fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan. harapkan kebijakan-kebijakan yang
Hal itu tertuang dalam surat bernomor HR.02/164-400/ bersifat menyejukkan masyarakat.
II/2022 yang ditandatangani Dirjen Penetapan Hak dan Jadi carikan cara lain agar masyarakat
Pendaftaran Tanah, Suyus Windayan.

erkait syarat tersebut, cara lain dalam memikat masyarakat
Menteri ATR/Kepala BPN agar bersedia secara sukarela mengikuti
Sofyan Djalil mengatakan program BPJS.
bahwa ketentuan ini “Ini yang dikeluhkan oleh masyarakat,
T mengacu pada Instruksi walaupun kita tahu persis apa
Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 yang menjadi latarbelakang ketika
tentang Optimalisasi Pelaksanaan pemerintah mengeluarkan kebijakan
Program Jaminan Kesehatan Nasional. untuk mengurus jual beli tanah dikaitkan
Dalam Inpres 1/2022 diinstruksikan dengan BPJS. Boleh-boleh saja kita
kepada berbagai kementerian untuk menyetujui apa yang dimaksudkan oleh
mengambil langkah-langkah sesuai
tugas, fungsi, dan kewenangan masing-
masing dalam rangka optimalisasi Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Syamsurizal. Foto: Arief/Man
program Jaminan Kesehatan Nasional,
termasuk Kementerian ATR/BPN. Selain
aturan terkait jual-beli tanah, pembuatan
SIM, STNK, SKCK, dan beberapa
sektor pelayanan publik lainnya juga
mensyaratkan bukti kepesertaan BPJS
Kesehatan.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua
Komisi II DPR RI Syamsurizal
mengimbau pemerintah agar tidak
lagi membuat kebijakan yang bersifat
mengada-ada dan berpotensi
menimbulkan kegaduhan di
masyarakat. Ia berpendapat
sebaiknya pemerintah mencari

22 PARLEMENTARIA EDISI 207 TH. 2022