Page 24 - MAJALAH 207
P. 24
Menimbang Kembali
PPN 11 Persen
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi pandangannya kepada Parlementaria.
Peraturan Perpajakan (HPP) sudah disahkan. Sesuai Ia menegaskan sikapnya, bukan
Pasal 7 ayat (1) huruf a UU tersebut, per 1 April 2022 ini tidak mendukung regulasi PPN
pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 tersebut, melainkan perlu diberi ruang
penundaan atas pemberlakuannya
persen mulai diberlakukan. dengan menyajikan argumen logis.
Menurut Hergun, begitu Heri
Gunawan akrab disapa, aturan turunan
UU HPP belum ada. Jadi, selama aturan
ptimisme bertambahnya solusi atas kebijakan baru di bidang turunannya belum turun, penerapan
pundi-pundi negara perpajakan itu. Menurutnya, regulasi PPN 11 persen bisa ditunda dahulu.
dari penerimaan pajak ini perlu dikaji ulang, karena beberapa Apalagi, sosialisasi atas UU ini juga
kian nyata. Namun, ada argumen, seperti belum ada aturan sangat minim.
Osuara “lirih” yang perlu teknis dan tren kenaikan komoditas. Ia Berbagai potensi penerimaan
didengar untuk mengkaji ulang memahami bahwa kebijakan ini untuk pajak memang terus digarap
regulasi ini. Beberapa waktu lalu, menaikkan penerimaan negara di sektor pemerintah untuk memperbaiki
Parlementaria mendapat siaran pers perpajakan. performa penerimaan pajak yang
dari Anggota Komisi XI DPR RI Heri Mengapa harus dikaji ulang? Politisi akan dimanfaatkan membiayai APBN.
Gunawan. Ia memberi masukan dan Partai Gerindra itu membeberkan Namun, kondisi aktual hari ini tak
24 PARLEMENTARIA EDISI 207 TH. 2022