Page 24 - MAJALAH 207
P. 24

Menimbang Kembali


                                               PPN 11 Persen















































            Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi               pandangannya kepada Parlementaria.
            Peraturan Perpajakan (HPP) sudah disahkan. Sesuai                  Ia menegaskan sikapnya, bukan
            Pasal 7 ayat (1) huruf a UU tersebut, per 1 April 2022 ini         tidak mendukung regulasi PPN
            pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11              tersebut, melainkan perlu diberi ruang
                                                                               penundaan atas pemberlakuannya
            persen mulai diberlakukan.                                         dengan menyajikan argumen logis.
                                                                                 Menurut Hergun, begitu Heri
                                                                               Gunawan akrab disapa, aturan turunan
                                                                               UU HPP belum ada. Jadi, selama aturan
                      ptimisme bertambahnya   solusi atas kebijakan baru di bidang   turunannya belum turun, penerapan
                      pundi-pundi negara      perpajakan itu. Menurutnya, regulasi   PPN 11 persen bisa ditunda dahulu.
                      dari penerimaan pajak   ini perlu dikaji ulang, karena beberapa   Apalagi, sosialisasi atas UU ini juga
                      kian nyata. Namun, ada   argumen, seperti belum ada aturan   sangat minim.
            Osuara “lirih” yang  perlu        teknis dan tren kenaikan komoditas. Ia   Berbagai potensi penerimaan
            didengar untuk mengkaji ulang     memahami bahwa kebijakan ini untuk   pajak memang terus digarap
            regulasi ini. Beberapa waktu lalu,   menaikkan penerimaan negara di sektor   pemerintah untuk memperbaiki
            Parlementaria mendapat siaran pers   perpajakan.                   performa penerimaan pajak yang
            dari Anggota Komisi XI DPR RI Heri   Mengapa harus dikaji ulang? Politisi   akan dimanfaatkan membiayai APBN.
            Gunawan. Ia memberi masukan dan   Partai Gerindra itu membeberkan   Namun, kondisi aktual hari ini tak



             24     PARLEMENTARIA      EDISI 207      TH. 2022
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29