Page 25 - MAJALAH 207

ANGGARAN

“SEJAK MEMASUKI sejumlah produk, antara lain minyak nasional,” jelasnya lebih lanjut.
goreng, kedelai, daging, BBM non
Mengutip data Badan Pusat Statistik
2022, EKONOMI subsidi, dan yang lainnya,” kilah Hergun. (BPS), pada kuartal IV-2021, konsumsi
PPN 11 persen diberlakukan saat masyarakat menyumbang 52,9 persen
RAKYAT MULAI pandemi belum selesai dan perang PDB (Produk Domestik Bruto). Sehingga,
TERDESAK OLEH Rusia-Ukraina terjadi. Harga komoditas penurunan daya beli dikhawatirkan
dan energi global pasti naik. Ini akan menurunkan pertumbuhan PDB.
KENAIKAN SEJUMLAH tentu berdampak ke perekonomian Begitulah pria asal Sukabumi, Jawa
PRODUK, ANTARA domestik. Argumen selanjutnya, Barat itu mengutarakan pandangan
sambung legislator dapil Jabar IV ini, kritisnya. Bila UU HPP ditunda
LAIN MINYAK kinerja penerimaan perpajakan 2022 sementara pemberlakuannya, itu bisa
GORENG, KEDELAI, berpeluang melanjutkan capaian positif menyelamatkan semuanya.
2021. Realisasi penerimaan pajak
UU HPP merupakan undang-undang
DAGING, BBM NON 2021 mengakhiri tradisi shortfall pajak yang terdiri atas 9 bab dan 19 pasal
(penerimaan pajak di bawah target yang yang mengubah sejumlah ketentuan
SUBSIDI, DAN YANG ditetapkan) selama 12 tahun. dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan
LAINNYA “Penerimaan pajak di tahun 2021 (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), UU
mencapai Rp1.277,5 triliun. Jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan
tersebut setara dengan 103,9 persen UU Cukai. “Pemerintah perlu membuat
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan. Foto: Jaka/Man dari target penerimaan pajak dalam kajian yang komprehensif mengenai
APBN 2021. Hal tersebut didorong kondisi perekonomian global, regional,
oleh meningkatnya ekspor impor nasional dan daerah, serta dampaknya
dampak dari kenaikan komoditas global terhadap kehidupan rakyat. Hasil kajian
dan energi,” paparnya. Jadi, maksud akan menentukan waktu yang tepat
Hergun, mumpung tren penerimaan untuk memberlakukan PPN 11 persen,”
pajak sedang baik, maka penerapan seru Hergun.
regulasi PPN 11 persen bisa ditunda dulu Ia berharap, dari hasil kajian
sampai ekonomi domestik betul-betul itu, selanjutnya pemerintah
membaik. merancang aturan teknis mengenai
Dia mencontohkan, harga minyak pemberlakukan PPN 11 persen
Brent telah mencapai 131 dolar AS dengan menyosialisasikannya kepada
per barel. Sehingga, pemerintah bisa masyarakat dalam waktu yang cukup.
mendapatkan penerimaan negara Dengan begitu, masyarakat memiliki
dari kenaikan harga ICP (Indonesian pemahaman mengenai aturan PPN ini.
menguntungkan bagi para wajib pajak. Crude Price) dan sejumlah komoditas Bila kelak pemerintah mendapatkan
Wabah virus corona atau Covid-19 lainnya. Ini sudah cukup membantu penerimaan perpajakan yang berlipat
masih belum sepenuhnya teratasi. Tentu untuk pemasukan kas negara, tanpa dari kenaikan komoditas global dan
kondisi ini masih menyulitkan ekonomi penerapan kenaikan PPN 11 persen. energi seperti pada 2021, maka
para wajib pajak. Kesulitan ekonomi Artinya, regulasi itu masih bisa ditunda bisa memberlakukan insentif untuk
terus menekan. Baik pengusaha pemberlakuannya. penambahan tarif PPN 1 persen
maupun individu belum sepenuhnya Sementara itu, dalam konteks ditanggung oleh pemerintah (DTP).
bangkit dari keterpurukan ekonomi Ramadan dan Idul Fitri, sudah dipastikan Aturan UU pun tetap bisa dilaksanakan
akibat pandemi Covid-19. masyarakat akan meningkatkan tanpa membebani masyarakat.
Ketika regulasi perpajakan yang baru konsumsinya. Di sini penerapan PPN 11 “Namun, bila pemerintah tidak
akan diterapkan, masyarakat belum siap persen perlu dilihat kembali. memiliki dana yang cukup dan khawatir
dengan kondisi ekonominya. Menurut “Memasuki bulan suci, biasanya akan menambah utang dan defisit,
Hergun, kondisi saat ini juga dibarengi masyarakat meningkatkan konsumsinya. maka sebaiknya ketentuan PPN 11
dengan kenaikan sejumlah komoditas Bila akan dikenakan PPN 11 persen, persen diberlakukan pada kuartal IV-
plus kenaikan energi akibat perang maka akan membebani dan sekaligus 2022 yang biasanya terjadi lonjakan
Rusia-Ukraina. Kondisi ini belum ideal menurunkan daya beli masyarakat. belanja pemerintah sebagai pendorong
untuk menyambut penerapan PPN 11 Padahal, konsumsi masyarakat pada perekonomian nasional,” tutup Anggota
persen. “Sejak memasuki 2022, ekonomi Ramadhan dan Idul Fitri jadi salah satu Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tetsebut.
rakyat mulai terdesak oleh kenaikan pendorong pertumbuhan ekonomi l mh/es

TH. 2022 EDISI 207 PARLEMENTARIA 25