Page 21 - MAJALAH 207
P. 21
SUMB ANG SARAN
Peta jalan tersebut memuat hal- mengetahui praktik terbaik yang bisa Deklarasi Madrid adalah penurunan
hal apa yang harus dilaksanakan direplikasi secara global. kepercayaan terhadap sistem politik,
oleh parlemen untuk membuktikan Contoh lain masih pada resolusi peningkatan kesenjangan ekonomi,
komitmennya terhadap Deklarasi Nusa sektor pendidikan. Mengutip UNESCO, ketidakadilan struktural, serta
Dua maupun kesepakatan lainnya. resolusi IPU menyebutkan pada 2016 peningkatan polarisasi masyarakat.
Tanpa peta jalan yang jelas, target yang terdapat lebih dari 600 juta anak-anak Akan sangat ideal, setelah berjalan
terukur, serta bingkai waktu yang pasti, dan remaja yang tidak dapat mencapai beberapa bulan atau beberapa
sulit menguji implementasi kesepakatan tingkat kecakapan minimum dalam tahun, perkembangan semua isu tadi
IPU. membaca dan matematika. Data kembali diuji dalam IPU sebagai bahan
Ambil contoh resolusi IPU mengenai berikutnya, 53 persen anak-anak di evaluasi.
peningkatan peran teknologi negara-negara berpenghasilan rendah Hal yang lain kurang menonjol adalah
komunikasi dan informasi (ICT) di dunia dan menengah tidak dapat membaca agenda pembahasan ekonomi dan
pendidikan. Resolusi ini menyerukan dengan baik pada usia 10 tahun. bisnis. Forum-forum bilateral memang
kepada parlemen dan pemerintah Di sini lagi-lagi, akan sangat baik sudah tersedia untuk membicarakan
untuk menyusun undang-undang yang jika IPU menetapkan target kecakapan berbagai isu, termasuk bisnis dan
mendukung pembangunan infrastruktur mininum dalam membaca dan investasi. Namun sayangnya, waktu
ICT bagi kegiatan belajar-mengajar. matematika yang hendak dicapai pembicaraan yang singkat, hanya
Resolusi itu juga mengimbau pemberian parlemen dunia dalam beberapa tahun sekitar 30 menit, membuat dialog tidak
pelatihan bagi guru serta memasukkan ke depan. Target tersebut, sekalipun mendalam. Walaupun tidak memiliki
teknologi digital ke dalam kurikulum mengutip target dari lembaga lain kewenangan eksekusi, parlemen dapat
pendidikan. seperti UNESCO, akan dapat menjadi membuka jalan pembicaraan mengenai
Seharusnya, bersamaan dengan pengukur keberhasilan parlemen dunia bisnis dan investasi.
pembuatan resolusi itu, IPU juga dalam menjalankan resolusi yang Isu berikutnya yang juga terasa
membuat matriks yang akan diisi disusunnya sendiri. kurang mendapat perhatian peserta
informasi mengenai upaya yang Catatan kedua adalah kurangnya IPU ke-144 adalah pemberantasan
telah dilakukan parlemen dalam evaluasi terhadap pelaksanaan poin- korupsi dan pemulihan aset hasil
mengegolkan undang-undang tentang poin deklarasi, resolusi, ataupun hasil kejahatan lintas negara. Isu ini ‘hanya’
dukungan ICT bagi pendidikan. Matriks kesepakatan lain dari IPU sebelumnya. mendapat tempat dalam diskusi panel
itu bukanlah sebagai penghakiman Minimnya evaluasi itu membuat daya yang menghadirkan sebagian kecil
kepada negara tertentu, melainkan cara ikat sidang parlemen sedunia ini kendor. anggota parlemen, ditambah pakar
untuk mengambil pembelajaran dan Sebagai contoh, sidang IPU ke-143 antikorupsi yang memberi pemaparan
di Madrid, Spanyol singkat. Tidak terlihat upaya sungguh-
menerbitkan sungguh para wakil rakyat untuk
deklarasi perihal membahas persoalan korupsi. Padahal
penguatan kita tahu, dalam konteks Indonesia
demokrasi pada saja, korupsi yang melibatkan anggota
tingkat nasional Dewan Perwakilan Rakyat jamak
dan global. terjadi.
Deklarasi Madrid Terakhir, parlemen sedunia, terutama
menyerukan DPR RI, masih memiliki pekerjaan rumah
persatuan mengegolkan isu pelanggaran hak asasi
dan pencarian manusia di Palestina sebagai agenda
kesamaan di emergency item IPU. Setelah setidaknya
antara negara- dua kali gagal masuk emergency item,
negara untuk yakni di IPU Madrid karena tersingkir
menghadapi oleh isu pemerataan vaksin Covid-19,
tantangan serta IPU Bali karena kalah oleh isu
demokrasi invasi Rusia, hendaknya dalam IPU ke-
di berbagai 145 di Kigali, Rwanda, pada September
belahan dunia. mendatang, persoalan Palestina yang
Beberapa merupakan keprihatinan mayoritas
isu yang rakyat Indonesia bisa menjadi topik
digarisbawahi emergency item. l
TH. 2022 EDISI 207 PARLEMENTARIA 21
