Page 39 - MAJALAH 207
P. 39
KUNKER KOMISI II
Utara, menyangkut ganti rugi tanah
mereka sebanyak 25.000 hektar yang
selama ini belum juga diselesaikan
pemerintah.
“Dengan semua dokumen yang
ada, pemerintah harus memberikan
hak rakyat dengan membayarkan
ganti rugi lebih kurang Rp125 miliar
kepada masyarakat Way Abung. Kami
juga sudah komunikasi dengan Bupati
Lampung Utara, dengan Forkopimda
termasuk juga Gubernur Lampung
untuk sama-sama mengawal agar
pembayaran masyarakat itu bisa
segera direalisasi,” tandas politisi
PDI Perjuangan ini usai menghadiri
pertemuan dengan Bupati Lampung
Utara Budi Utomo.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI luqman Hakim bertukar cendera mata dengan Pj Sekda Kaltim. Foto: Ridwan/Man
“Kita akan membawa aspirasi ini
pada rapat kerja dengan kementerian
pijakan peraturan di daerah khususnya untuk segera membayarkan uang ganti terkait, kita akan melakukan rapat
bagi penyelenggaraan pemilu dalam rugi kepada masyarakat Way Abung pleno dengan Anggota di Komisi
melaksanakan keputusan KPU RI Nomor dalam kurun waktu sesegera mungkin. II. Kita akan bersurat kepada
21 Tahun 2022. Hal tersebut terungkap saat Komisi Kementerian Keuangan, Kemendagri
II DPR RI melakukan kunjungan kerja dan Kementerian ATR/BPN dalam
SEGERA BAYARKAN GANTI RUGI reses ke Kabupaten Lampung Utara, rangka menyikapi temuan-temuan kita
TANAH MASYARAKAT! Provinsi Lampung untuk menindaklanjuti di Lampung Utara,” pungkas Junimart
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart hasil RDPU beberapa bulan lalu dengan selaku Legislator dapil Sumatera Utara
Girsang mengimbau pada pemerintah masyarakat Desa Way Abung, Lampung III ini. l oji,rdn,mri/es
Tim Kunker Komisi II DPR RI foto bersama dengan Bupati Lampung Utara Budi Utomo. Foto: Oji/Prima
TH. 2022 EDISI 207 PARLEMENTARIA 39
