Page 38 - MAJALAH 207
P. 38

KUNKER KOMISI II





            Evaluasi Kinerja Pemda,                                            instansi terkait lainnya. Serta hal-hal
                                                                               yang perlu menjadi perhatian sebagai
            Seleksi ASN, dan                                                   upaya untuk lebih meningkatkan
                                                                               kualitas pelaksanaan seleksi CPNS di
                                                                               masa yang akan datang,” jelas politisi
            Program Pertanahan                                                 Partai Golkar ini.
                                                                                 Terakhir, hal-hal yang berkaitan
                                                                               dengan isu tata ruang di wilayah Kota
                                                                               Batam. Terutama kendala yang dihadapi
                                                                               dalam hal menyinkronkan penyusunan
                                                                               perencanaan tata ruang, pemanfaatan
            Komisi II DPR RI pada Masa Reses Februari lalu melakukan           ruang, dan pengendalian pemanfaatan
            kunjungan ke tiga daerah yaitu Batam, Samarinda,  dan              ruang dengan Rencana Tata Ruang
            Lampung Utara dengan fokus pengawasan terkait kinerja              wilayah provinsi maupun nasional.
            Pemerintah Daerah, Evaluasi seleksi Aparatur Sipil Negara          PELAYANAN PUBLIK HARUS
            (ASN) dan masalah pertanahan.                                      TERJAMIN
                                                                                 Di Samarinda, Wakil Ketua Komisi
                                                                               II DPR RI Luqman Hakim menyoroti
                                                                               masalah pelayanan publik di masa
                                                                               pandemi Covid-19.  Ia menekankan
                                                                               bahwa proses reformasi birokrasi
                                                                               harus tetap dijaga dan dipastikan
                                                                               keberlangsungannya.
                                                                                 “Kami juga ingin mendengar evaluasi
                                                                               seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil
                                                                               (CPNS) dan Pegawai Pemerintah
                                                                               dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
                                                                               tahun 2021. Sejauh mana prosesnya
                                                                               berjalan dan apa saja yang menjadi
                                                                               kendalanya,” imbuh Luqman saat
                                                                               memimpin pertemuan dengan Gubernur
                                                                               Kalimantan Timur yang diwakili Pj.
                                                                               Sekda Kaltim didampingi Kepala BKD
                                                                               Kaltim, Kepala Ombudsman Kaltim, dan
                                                                               Kakanwil BPN Provinsi Kaltim di Ruang
                                                                               Rapat Tepian I, Kantor Gubernur Kaltim
                                                                               beberapa waktu lalu.
            Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kota Batam. Foto: Ridwan/Man
                                                                                 Wakil rakyat dapil Jawa Tengah
                                                                               VI ini juga menyinggung mengenai
                      omisi II DPR RI melakukan   Kedua, Program KTP-Elektronik.   penyelesaian kasus beberapa sengketa
                      Kunker Reses ke Kota    Yaitu bagaimana hasil evaluasi dan   pertanahan di Kaltim yang masih
                      Batam, Provinsi Kepulauan   perkembangan dari program ini   menggantung sampai hari ini. Ke depan
                      Riau yang dipimpin oleh   di wilayah Kota Batam. Termasuk   Luqman berharap penyelesaian ganti
           K Ketua Komisi II Ahmad            berbagai permasalahan yang dihadapi   rugi atau ganti untung sebagian tanah
            Doli Kurnia Tandjung. Kunjungan   oleh pemerintah Kota Batam dalam   milik rakyat di ruas Tol Samarinda-
            ini menitikberatkan perhatian pada   pelaksanaan program ini.      Balikpapan yang belum selesai dapat
            empat topik utama, yaitu, pertama,   “Ketiga, evaluasi terhadap proses   segera diselesaikan.
            penyelenggaraan pemerintah        Seleksi Penerimaan CPNS tahun 2021.   Sementara itu Penjabat (PJ) Sekda
            daerah, terutama dalam kaitannya   Yaitu, berkaitan dengan koordinasi   Kaltim Riza Indra Riadi mengungkapkan
            dengan pelaksanaan publik yang    dilakukan oleh pemerintah daerah   dengan adanya kunjungan kerja
            diselenggarakan oleh Pemerintah Kota   dengan Kantor Regional Badan   Komisi II DPR RI ke Provinsi Kaltim
            Batam di masa pandemi Covid-19.   Kepegawaian Nasional (BKN) dan   sangatlah penting, guna menjadi



             38     PARLEMENTARIA      EDISI 207      TH. 2022
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43