Page 51 - MAJALAH 220

KUNKER
K OMISI IX

terindikasi menggunakan baha-bahan
berbahaya tersebut,” ujar Melkiades.
Ia menyerukan agar produksi pangan
yang dikonsumsi masyarakat aman
terutama pada Ramadan ini.
Sosialisasi dan edukasi juga
harus terus dilakukan, pengecekan
makanan oleh BPOM juga harus
rutin dilakukan di pasar, agar produk-
produk yang tidak memenuhi syarat
bisa segera diperbaiki,” tutupnya.
Sedangkan di Lampung, delegasi
Komisi IX DPR dipimpin Wakil Ketua
Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh
berharap, kontrol dan pengawasan
berbuka puasa perlu dilakukan, FOTO: SINGGIH/NR
terutama produk takjil yang dibagikan
kepada masayarakat luas. Ini Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat melakukan sidak keamanan pangan di Pasar Singosari.
penting sebagai bagian dari upaya
perlindungan masyarakat. Gubernur Provinsi Lampung, mengambil langkah-langkah sesuai
Masyarakat banyak yang Kepala BPOM Lampung, tugas, fungsi, dan kewenangan
membuat takjil untuk dijual maupun Kepala Dinas Lampung, dan masing-masing untuk melakukan
dibagikan di masjid, panti asuhan, dan Kepala BPJS cabang Lampung. peningkatan efektivitas dan
di pinggir jalan, sehingga menjadi Anggota Fraksi PKB itu, penguatan pengawasan makanan,”
salah satu penyebab meningkatnya menjelaskan, untuk penguatan jelas Ninik.
minat dan daya beli masyarakat pengawasan makanan, Ninik lalu menerangkan,
terhadap produk makanan khas Presiden telah mengeluarkan berdasarkan data hasil
Ramadan. “Yang perlu diperhatikan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun Intensifikasi Pengawasan Pangan
adalah keamanan dari pangan 2017 tentang Peningkatan Efektivitas yang dilakukan BPOM pada
tersebut agar layak dikonsumsi Pengawasan Obat dan Makanan. Ramadan dan Jelang Hari Raya
masyarakat,” ujar Ninik, sapaan akrab Inpres tersebut ditujukan kepada Idulfitri 1443 H/Tahun 2022 yang
Nihayatul Wafiroh, Rabu (29/3/2023) Menteri Kesehatan dan Kepala lalu, persentase sarana dan
lalu. Badan Pengawas Obat dan jumlah produk Tidak Memenuhi
Ninik memimpin pertemuan Makanan (BPOM). “Dalam Inpres Ketentuan (TMK) sebesar
langsung dengan Wakil tersebut, Presiden menginstruksikan 31,65 persen, dan untuk pangan
jajanan berbuka puasa (takjil) yang
mengandung bahan dilarang yang
digunakan pada pangan sebesar
1,51 persen pada tahun 2022.
“Seperti formalin (0,72
persen), Rhodamin B
(0,45 persen), dan Borax
(0,34 persen). Selain itu masih
ditemukan juga sebanyak
31,65 persen sarana peredaran
yang tidak memenuhi ketentuan,
karena menjual produk pangan
rusak, kedaluwarsa, dan Tanpa Izin
Edar, terdiri dari 576 sarana ritel, 22
distributor, 2 gudang e-commerce,
FOTO: ARIEF/NR dan 1 importir,” ungkapnya lebih
ndn, skr, afr/mh
lanjut.
Tim Kunspek Komisi IX DPR RI saat sesi foto bersama usai pertemuan.

TH. 2023 EDISI 220 PARLEMENTARIA 51