Page 25 - MAJALAH 195

LEGISLASI

kekosongan perlindungan hukum
sebab hanya beberapa jenis kekerasan
seksual yang sudah diatur,” kata Dosen
RUU PKS SANGAT DIBUTUHKAN, FH UGM tersebut.
Jika disahkan nantinya, RUU PKS
SEBAB SUDAH MENJADI BAGIAN DARI akan berfungsi sebagai hukum pidana
KOMITMEN DAN TUGAS KONSTITUSI khusus. Sebab pengaturan delik-delik
UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN atau bentuk-bentuk kekerasan seksual
KEPADA SELURUH WARGA NEGARA dianggap lebih jelas dan lebih dalam
TANPA TERKECUALI jika dibandingkan dengan RKUHP atau
aturan lainnya. Kemudian, hukum acara
memiliki kekhususan dalam proses
Luluk Nur Hamidah. Foto: Tim/nvl
pelaporan, penyidikan, penuntutan
persidangan dan pascaputusan. Serta
sebagai pencegahan non-penal policy.
Hak-hak yang dilindungi dalam
RUU PKS, termasuk hak-hak korban
dan keluarganya meliputi hak atas
batasan kejahatan seksual. Sehingga hal “Saya mencermati dari hasil dialog penanganan, hak atas perlindungan,
tersebut Sehingga hal tersebut menjadi yang berkembang di Baleg, RUU hak atas pemulihan termasuk pemulihan
salah satu kendala dalam melakukan ini sangat mendesak untuk segera pasca putusan pengadilan hingga hak
pembahasan RUU PKS. Sementara disahkan. Karena secara statistik atas ganti rugi. Selanjutnya, RUU PKS
kejahatan demi kejahatan terus terjadi, berdasarkan laporan Komnas HAM, akan menjalankan sistem peradilan
baik yang terungkap ke publik maupun angka kekerasan terhadap perempuan pidana terpadu mulai dari proses
yang tidak bisa diungkapkan ke publik naik secara signifikan,” tegas politisi pelaporan, penyidikan, penuntutan,
karena menyangkut ranah pribadi dan Fraksi Partai NasDem itu. hingga persidangan.
keluarga. “Sudah tidak ada alasan lagi bagi
“Kehadiran RUU PKS ini bukan KOSONGNYA PERLINDUNGAN RUU PKS untuk tidak didiskusikan.
untuk mencampuri privasi rumah HUKUM Kita butuh RUU ini untuk menjadikan
tangga, tetapi justru untuk memberikan Hasil penelitian UN Women pada negara kita menjadi negara yang lebih
kepastian perlindungan terhadap 2019 menyatakan adanya judicial baik dan memberikan perlindungan
kelompok rentan korban kekerasan streotyping atau berupa peradilan bagi perempuan. Sanksi yang ada
seksual. Kasus kekerasan seksual dalam yang tidak independen, menyangkal saat ini hanya penjara, padahal untuk
rumah tangga oleh anggota keluarga keterangan korban, memberi stigma kekerasan seksual tidak cukup dengan
sendiri misalnya, kasus tersebut kerap atau menyalahkan yang terjadi pada pidana melainkan harus ada rehabilitasi
terbungkap dan tidak terungkap karena kasus-kasus kekerasan seksual. Bahkan, dan mitigasi sehingga kasus serupa
dianggap sebagai urusan keluarga,” ujar kasus kekerasan seksual dengan tidak berulang kembali,” kata Sri
Willy dalam Forum Legislasi bertajuk korban perempuan sulit diproses secara Wiyanti.
“Urgensi Pengesahan RUU PKS” di hukum dan hukumannya rendah, kecuali Hadirnya RUU PKS dinilai penting,
Jakarta, medio Maret lalu. kasus dengan korban anak. sebab mampu mendefinisikan kejahatan-
Untuk itu, Willy menilai RUU PKS Pakar Hukum Universitas Gadjah kejahatan yang belum dimasukkan
mendesak untuk segera disahkan, Mada (UGM) Sri Wiyanti Eddyono sebagai kekerasan seksual menjadi
mengingat angka kekerasan terhadap mengungkap adanya kekosongan kekerasan seksual yang dapat dipidana
perempuan yang semakin meningkat. perlindungan hukum terhadap korban atau kriminalisasi. Selain itu, mampu
Saat ini, satu dari tiga perempuan di kekerasan seksual. “Ada kesenjangan menyeimbangkan sistem hukum sesuai
Indonesia pernah mengalami kekerasan sistem hukum. Aturan yang ada tidak amanat konstitusi, memberi perlindungan
seksual, sehingga itu merupakan situasi berorientasi kepada hak korban tetapi kepada korban mencapai keadilan
yang mencemaskan. Bahkan angka kepada tersangka. Dalam KUHP yang selama ini diabaikan, adanya
kasusnya dari tahun ke tahun terus misalnya, aturan yang ada belum perlindungan khusus kepada kelompok
naik secara fantastis. Kondisi tersebut menyediakan skema perlindungan, rentan diskriminatif. Sekaligus, merevisi
berdasarkan catatan para pemerhati penanganan, dan pemulihan korban konsepsi hukum pidana dan pemidanaan
sudah dikategorikan dalam situasi yang komprehensif, terintegrasi, yang memidanakan pelaku secara
darurat kekerasan seksual. berkualitas dan berkelanjutan. Terdapat manusia. l (alw/sf)

TH. 2021 EDISI 195 PARLEMENTARIA 25