Page 24 - MAJALAH 195

LEGISLASI

RUU PKS Jadi Komitmen

Konstitusi Lindungi

Kekerasan Terhadap

Perempuan

Sebanyak 35 orang perempuan
mengalami kekerasan seksual setiap
harinya. Bahkan, Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) mencatat 1 dari 3
perempuan mengalami kekerasan seksual
semasa hidupnya.

Ilustrasi : Jaka/nvl
aporan catatan tahunan Kaukus Perempuan Parlemen Luluk Nur kendala yang dihadapi dalam
(Catahu) 2020 Komisi Hamidah menekankan aturan tersebut penegakkan hukum kekerasan seksual.
Nasional Anti Kekerasan diperlukan mengingat belum adanya Ditinjau dari segi yuridis, kekerasan
Terhadap Perempuan aturan yang komprehensif dan detail seksual diatur dalam beberapa
L (Komnas Perempuan) mengatur tentang kekerasan seksual. aturan seperti Undang-Undang (UU)
menyebut dari total 3602 kekerasan “RUU PKS sangat dibutuhkan, sebab KUHP, UU Penghapusan KDRT,
terjadi di ranah publik, 58 persen sudah menjadi bagian dari komitmen UU Pemberantasan Tindak Pidana
adalah kekerasan seksual meliputi dan tugas konstitusi untuk memberikan Perdagangan Orang (PTPO), hingga
pencabulan, perkosaan, pelecehan perlindungan kepada seluruh warga diatur dalam KUHAP.
seksual, persetubuhan dan sisanya negara tanpa terkecuali. RUU ini tidak Sayangnya aturan yang terdapat
percobaan perkosaan, pelecehan dan dapat dipungkiri sebagai produk dalam UU tersebut belum memadai
persetubuhan, ini meningkat 6 persen politik, sehingga jangan sampai ada karena fokus pada aspek pidana dan
dari tahun sebelumnya. Fenomena kepentingan politik yang berkelindan. pemidanaan pelaku, sehingga masih
ini ditenggarai hanya menjadi puncak Kita harapkan ini ditingkatkan dari kurang fokus pada pemenuhan hak-
gunung es, atau sebagian kecil dari sekedar sikap politis, menjadi sikap hak korban dan pemulihan psikologis
yang sesungguhnya terjadi di lapisan negarawan untuk memberikan korban. Kendala lainnya, terbatasnya
masyarakat. perlindungan kepada perempuan,” kata definisi kekerasan seksual dalam hukum
Untuk itu, Rancangan Undang- Luluk dalam webinar bertajuk ‘Bergerak kita. Dari 15 jenis kekerasan seksual
Undang Penghapusan Kekerasan Bersama Mewujudkan UU Penghapusan yang sudah diidentifikasi Komnas
Seksual (RUU PKS) didorong untuk Kekerasan Seksual’, awal Maret lalu. Perempuan, belum semuanya dapat
segera disahkan. Sempat dihapus Meski kasus kekerasan seksual diproses oleh sistem hukum yang
dalam daftar Program Legislasi Nasional banyak dilaporkan, tidak semua kasus berlaku.
(Prolegnas) tahun lalu, draf tersebut tersebut dapat diproses secara hukum.
kembali masuk dan menjadi satu dari Dari seluruh kasus yang dilaporkan, TAK MUDAH SAMAKAN PERSEPSI
33 RUU dalam Prolegnas Prioritas hanya kurang 30 persen yang dapat Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya
2021. Anggota Badan Legislasi (Baleg) diproses secara hukum. Minimnya mengungkap bahwa tidak mudah untuk
DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal proses hukum menunjukkan banyaknya menyamakan persepsi soal definisi dan

24 PARLEMENTARIA EDISI 195 TH. 2021