Page 19 - MAJALAH 195

PENGA WASAN

mensosialisasikan program Kartu sudah menerima manfaat Kartu Prakerja Upah (BSU) atau bantuan yang lain. Ia
Prakerja kepada masyarakat secara luas tidak bisa mendapat Bantuan Subsidi juga mempertanyakan dampak dari
terutama tentang cara mendapatkan pelatihan-pelatihan dalam kartu prakerja
kepesertaan, manfaat dan pelatihan- KITA TAHU TIDAK SEMUA terhadap peningkatan kemampuan dan
pelatihan yang disediakan. “Kemudian, MASYARAKAT BISA keahlian pekerja saat ini.
skema pendaftaran secara offline juga MENGAKSES INTERNET, Menurutnya, video-video pelatihan
perlu diterapkan di wilayah yang sulit PENYELENGGARAAN KARTU seyogyanya dapat memberi added
mengakses internet dengan melibatkan value bagi peningkatan skill, reskilling,
pemda agar manfaat dan daya guna PRA KERJA YANG DILAKUKAN dan upskilling. “Selain itu, pelatihan
program Kartu Prakerja benar-benar SECARA ONLINE INI yang diberikan harus sesuai dengan
dirasakan masyarkat,” kata politisi Partai MENYULITKAN MASYARAKAT kebutuhan dunia usaha. Tentu akan
NasDem itu. YANG TIDAK DAPAT lebih baik jika peserta pelatihan kartu
Sementara itu Anggota Komisi IX MENGAKSES INTERNET prakerja bisa menciptakan lapangan
DPR RI Saleh P Daulay meminta pemda kerja sendiri,” imbuh politisi Partai
memastikan bahwa masyarakat yang Amanat Nasional (PAN) itu. l mm

Pendapat Anggota Komisi IX
Tentang Kartu Prakerja

“Terkait permasalahan pendaftaran
Kartu Prakerja, Ia menyatakan harus
ada pra kerja yang offline untuk
masyarakat yang tidak dapat
mengakses secara online”
Wakil Ketua IX DPR RI Ansory Siregar (F-PKS)

“PMO sebagai pelaksana program Kartu
Prakerja perlu terus melakukan sosialisasi,
edukasi dan informasi secara serius
kepada masyarakat”
Anggota Komisi IX Abidin Fikri (F-PDI Perjuangan)

“Kartu Prakerja ini kan tujuannya mulia tetapi
prakteknya jauh dari yang diharapkan dari pemerintah,
tolong perbaiki sehingga lebih baik seperti yang kita
harapkan”
Anggota Komisi IX DPR RI Nur Yasin (F-PKB)

“Saya memberikan apresiasi atas pelaksanaan program
kartu pra kerja ini. Pasalnya, berdasarkan data BPS
manfaat yang diterima masyarkat mencapai 89 persen.
Untuk itu program in harus kita lanjutkan karena
manfaat yang luar biasa”
Anggota Komisi IX DPR RI Saniatul Lativa (F-Golkar)

“Berdasarkan survei BPS Agustus 2020 masih ada indikasi program
pra kerja yg salah sasaran sebanyak 66,47 persen. Penerima program
ini statusnya masih bekerja sebanyak 22,24 persen dan 11,29 persen
bukan angkatan kerja. Untuk itu, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan
mengingat anggaran yang fantastis,”
Anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham (F-Demokrat)

TH. 2021 EDISI 195 PARLEMENTARIA 19