Page 18 - MAJALAH 195

PENGA WASAN

Realisasi Kartu Prakerja

Jauh dari Harapan

Pemerintah resmi merilis Program Kartu Prakerja pada 11 April Indonesia dapat mengakses internet.
2020. Percepatan pelaksanaan program itu sebagai salah satu “Di masa pandemi, banyak
langkah implementasi Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang masyarakat yang membutuhkan
bantuan pemerintah. Tidak adil kalau
Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan mereka tidak dapat mendaftar menjadi
Barang dan Jasa untuk Percepatan Penanganan Covid-19. penerima manfaat Kartu Prakerja hanya
karena tidak memiliki handphone
atau tidak dapat mengakses internet.
Temuan ini akan menjadi fokus kami ke
dapun anggaran yang Runtuwene menilai implementasi depan dalam mengawasi program
telah disiapkan untuk bantuan pemerintah pusat masih yang digelontorkan
pelaksanaan Program belum tersampaikan secara pemerintah pusat,”
Kartu Prakerja yakni merata kepada masyarakat kata Felly kepada
A sebesar Rp20 triliun yang membutuhkan. Hal Parlementaria, baru-
yang diperuntukan bagi mereka yang itu disebabkan karena baru ini.
terkena pemutusan hubungan kerja sistem pendaftaran Untuk
(PHK) dan yang dirumahkan imbas program Kartu menjangkau
pandemi Covid-19. Prakerja yang masyarakat
Skema pelatihan yang dirancang yang hanya secara luas,
secara tatap muka atau offline berubah bisa diakses Felly mendesak
menjadi online guna menyesuaikan secara online, Manajamen
dengan status darurat Covid-19. Pada padahal tidak Pelaksana
semester I tahun 2021, pemerintah semua wilayah Program (PMO)
meluncurkan Kartu Prakerja dengan
total kuota sebanyak 2,7 juta orang
dengan lebih dari 1.700 pelatihan dari
154 lembaga pelatihan yang dapat
diakses melalui tujuh platform digital. Ketua Komisi IX DPR RI
Guna memastikan program semi- Felly Estelita Runtuwene.
Foto: Jaka/nvl
bantuan sosial dirasakan manfaatnya
oleh masyarakat, Komisi IX DPR RI
melakukan pengawasan pelaksanaan
Kartu Prakerja di beberapa wilayah
Indonesia. Berdasarkan hasil
pemantauan, ditemukan realisasi
kartu Prakerja masih rendah di
beberapa wilayah. Salah satunya di
Kota Sukabumi, Jawa Barat, dimana
sebanyak 6.740 orang yang mendaftar
program Kartu Prakerja dan hanya 229
orang yang lulus. Kemudian di Salatiga,
Komisi IX DPR RI mendesak adanya
transparansi data penerima program
Kartu Prakerja.
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelia

18 PARLEMENTARIA EDISI 195 TH. 2021