Page 21 - MAJALAH 195
P. 21

ANGGARAN






              persen (Ps 29), mild-hybrid 13 persen                              ekonomi untuk memperkuat industri
              dari sebelumnya 10 persen (Ps 30),                                 kendaraan bermotor berbasis baterai,
              dan full-hybrid 14 persen sebelumnya 12                            dan skema pembebanan pajak.
              persen.                                                            Kata Dolfie, kendaraan bermotor
                Merespon usulan tersebut, Dito                                   menyumbang emisi sebesar 30 persen.
              berpandangan, sejalan dengan                                       Jika dilihat dari datanya, yang paling
              komitmen terhadap pengurangan                                      besar justru pada perubahan fungsi
              emisi, kebijakan ini merupakan strategi                            hutan sebesar 46 persen, setelahnya
              untuk mendorong pengembangan                                       baru kebakaran hutan, limbah pabrik,
              sektor otomotif dengan memperkuat                                  pertanian, dan industri.
              kendaraan bermotor berbasis baterai                                  “Kalau arahnya emisi karbon,
              yang berkelanjutan di masa depan.                                  pemerintah juga harus bisa
              Ini sekaligus bagian dari transformasi                             memperkuat kebijakan pada
              energi dengan mengendalikan                                        penyumbang terbesar emisi karbon
              konsumsi BBM dan pengembangan                                      lainnya itu,” desak Dolfie saat
              energi terbarukan.                                                 mengikuti rapat kerja dengan Menkeu.
                “Selain itu, potensi terhadap ekspor                             Senada dengan Dito, rencana
              kendaraan bermotor dan spare parts   SELAIN ITU, POTENSI           kebijakan ini, akan memperbaharui PP
              memiliki potensi pasar yang besar    TERHADAP EKSPOR               No.73/2019. Setidaknya, terdapat dua
              terutama di kawasan Asia dan Afrika,”                              skema dalam pengenaan PPnBM mobil
              urai legislator dapil Jawa Tengah VIII itu.   KENDARAAN            listrik. 
              Dito melanjutkan, semua pihak mestinya   BERMOTOR DAN                “Perlu diberikan gambaran
              mendukung industri kendaraan                                       kepada kami, industri yang
              bermotor yang memiliki multiplier   SPARE PARTS MEMILIKI           sudah existing sekarang ini khususnya
              effect yang tinggi dari hulu ke hilir.   POTENSI PASAR YANG        yang plug-in, mild-hybrid, dan full-
                “Tentu, kebijakan ini pada akhirnya                              hybrid seperti apa kondisi industrinya
              bermuara pada tujuan awal kita       BESAR TERUTAMA DI             sekarang. Kita, kan, konsen pada
              bersama dalam mendorong sektor                                     transformasi pemulihan ekonomi, kalau
              prioritas yang bernilai tinggi sebagai   KAWASAN ASIA DAN          kita lihat di luar kendaraan bermotor
              bentuk peningkatan produktivitas            AFRIKA                 berbasis baterai, PPnBM, kan,.tarifnya
              dan investasi,” tandas politisi Partai                             naik. Padahal, amanat PPnBM keadilan
              Golkar ini. Dalam kesimpulan                                       dalam pembebanan pajak bagi
              rapat dengan Menkeu ditegaskan            Dito Ganinduto. Foto: Arief/nvl  konsumen,” lanjut Dolfie.
              kembali agar Menkeu memastikan                                       Politisi PDI-Perjuangan tersebut
              pelaksanaan kebijakan PPnBM dengan                                 menyatakan bahwa semua pihak tentu
              tetap memperhatikan asas keadilan   Bermotor Listrik Berbasis Baterai   sepakat untuk memanfaatkan potensi
              pembebanan pajak, pengendalian   untuk Transportasi Jalan,” papar Dito,   nikel dalam negeri sebagai bahan
              pola konsumsi atas barang kena   membacakan kesimpulan rapat.      baku baterei. Karenanya, pemerintah
              pajak yang tergolong mewah,                                        memberikan insentif PPnBM. Namum,
              percepatan transformasi ekonomi, dan   KURANGI KETERGANTUNGAN FOSIL   terhadap industri eksisting perlu
              mengamankan penerimaan negara.   DAN KEMBANGKAN EBT                diperhatikan kembali insentif pajaknya,
                “Prakondisi penerapan skema II   Wakil Ketua Komisi XI DPR RI    terutama bagi yang memuat kandungan
              adalah 2  tahun setelah adanya investasi   Dolfie OFP melihat, usulan kebijakan   lokal.
              yang signifikan di produk mobil battery   PPnBM ini sejalan dengan kebijakan   “Industri-industri yang existing kan
              electric vehicle (BEV) atau saat mulai   energi nasional untuk mengurangi   perlu juga. Mungkin perlu diperluas,
              BEV berproduksi komersial dengan   ketergantungan bahan bakar fosil   misalnya industri yang menggunakan
              realisasi investasi yang signifikan, di   dan mengembangkan sumber energi   TKDN yang makin besar dari
              mana periode tersebut digunakan untuk   terbarukan. Ini beririsan juga dengan   threshold-nya, maka diberikan insentif
              penyiapan rantai suplai agar dapat   komitmen Indonesia mengurangi emisi   juga. Diperluas lagi industri yang
              memenuhi ketentuan tingkat komponen   karbon pada tahun 2030, sesuai Paris   produksinya banyak memberdayakan
              dalam negeri (TKDN) sebagaimana   Agreement.                       UMKM-UMKM. Ini bisa juga diberikan
              amanat Perpres Nomor 55 Tahun  2019   Ada tiga isu penting di balik PPnBM   insentif. Tidak sebatas bagi industri
              tentang Percepatan Program Kendaraan   ini, yaitu emisi karbon, transformasi   teknologi, apalagi argumentasinya




                                                                          TH. 2021      EDISI 195      PARLEMENTARIA        21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26