Page 64 - MAJALAH 93
P. 64

pengawasan penyelenggaraan Pemilu
           yang dimiliki.
             “Proses  pembahasan  dilakukan
           oleh  Komisi  II  dalam  suasana  yang
           sangat dinamis,demokratis,dan penuh
           kebersamaan,”kata Agun
             Dia  menambahkan,  setelah  ini
           disahkan, Komisi II DPR berharap ang-
           gota  DKPP  terpilih,  nantinya  dapat
           menjalankan  tugas  dan  wewenang-
           nya  sesuai  dengan  ketentuan  per-
           aturan perundang-undangan dengan
           berpedoman pada asas penyelengga-
           raan pemilu yakni, mandiri,  jujur, adil,
           kepastian hukum, tertib, kepentingan
           umum, keterbukaan, proporsionalitas,
           profesional,  akuntabilitas,  efisiensi
           dan efektifitas.
             “Sebagai  salah  satu  kesatuan
           fungsi   penyelenggaraan   Pemilu,                               Anggota Komisi II DPR dari F-PPP Numan Abdul Hakim
           DKPP  dibentuk  untuk  memeriksa
           dan memutus pengaduan atau lapo-  nan yang harus dilakukan, maka dari   etik Pemilu. “Dewan Kehormatan bisa
           ran  dugaan  penyelenggaraan  kode   itu kita juga merekrut salah satu man-  mengadili  karena  itu  harus  dibuat
           etik  yang  dilakukan  oleh  KPU  dan   tan yang pernah memimpin Bawaslu   tata acaranya dan nanti apabila ber-
           Bawaslu  beserta  jajarannya  sampai   yaitu Nurhidayat Sardini,”ujarnya  masalah maka bisa segera diberhen-
           ke  tingkat  bawah,”jelas  Agun  dalam                              tikan.  Tugasnya  mengawasi  penye-
           laporannnya.                      Awasi Pemilu Sesuai Jalurnya      lenggaraan  Pemilu  agar  berada  di
             Agun mengatakan, DKPP  sebagai     Anggota   DPR  dari PPP Numan   jalurnya,”ujarnya.
           faktor  penting  dalam  penyeleng-  Abdul  Hakim  mengatakan,  usulan   Dia  menambahkan,  DKPP  akan
           garaan  Pemilu  yang  demokratis  dan   DKPP ini merujuk kasus yang menim-  bersifat permanen dan bekerja selama
           berkualitas untuk memberikan akun-  pa Andi Nurpati di KPU saat itu. Karena   5  tahun.  Mulai  dari  tahapan  hingga
           tabilitas  penuh  terhadap  pemenang   dianggap KPU bermasalah maka perlu   Pilpres  dan  legislatif.  “Yang  sulit  itu
           Pemilu,selain unsur KPU dan Bawaslu.  disusun suatu lembaga yang menjaga   mencari nama dan sangat berat kare-
             Agun menilai, Ketua DKPP terpilih   etik dalam penyelenggaraan Pemilu.    na memang banyak orang kompeten
           Jimly  Asshiddiqie  sangat  kompeten   “Sebelumnya  KPU  itu  merupakan   tidak mahu,”paparnya.
           karena  beliau  adalah  seorang  pakar   rezim  yang  memiliki  kekuasaan  ab-  DKPP,  lanjutnya,  berada  di  pusat
           hukum tata negara yang sudah teruji.  solut  dulu  memang  ada  lembaga   namun  mereka  mengawasi  penye-
             “Beliau (Jimly-red) punya pengala-  adhoc namun itu didirikan oleh KPU   lenggaran  Pemilu  di  daerah  juga.
           man dalam menangani masalah etika   sendiri,  jadi  bagaimana  KPU  bisa   “Kita  harapan  Pemilu  bisa  lebih  baik
           penyelenggaraan pemilu, beliau juga   mengadili  dirinya  kalau  dia  sendiri   dengan adanya lembaga DKPP, kare-
           pernah menjadi Ketua Dewan Kehor-  bermasalah,”ujarnya kepada Parle.  na  memang  lembaga  ini  permanen
           matan Pemilu yang lalu,”jelas Agun.     karena  itu,  lanjutnya,  timbul  pe-  dan  kita  bisa  mengadu  ke  lembaga
             Kemudian, lanjutnya, Komisi II DPR   mikiran  Komisi  II  DPR  agar  dewan   ini, yah diharapkankan jauh lebih ba-
           bersepakat,  bahwa  orang  yang  akan   kehormatan  itu  bersifat  permanen.   gus KPU kedepannya,”katanya.
           mengisi  DKPP  bukan  hanya  sekedar   Dahulu kita mengusulkan itu merep-  Saat ini telah terpilih Ketujuh ang-
           pakar, tapi juga memiliki pengalaman   resentasikan  Parpol  namun  karena   gota  yang  dilantik  tersebut  adalah
           empirik  tentang  tekhnis  pelaksanaan   dianggap  nuansanya  berbahaya  ak-  Ida Budhiarti mewakili unsur KPU dan
           kepemiluan  itu  sendiri,  oleh  karena   hirnya dibatalkan oleh MK. ‘Sekarang   Nelson  Simanjuntak  mewakili  unsur
           itu,  DPR  mengusulkan  pula  nama   ini satu dari KPU, satu Bawaslu kemu-  Bawaslu.  Sedangkan  dari  unsur  ma-
           Saud Hamonangan Sirait.           dian  dua  pemerintah,  dan  tiga  dari   syarakat yaitu Abdul Bari Azed, Valina
             “Dan  terakhir,  kami  bersepakat   DPR,”katanya.                 Singka Subekti, Jimly Asshiddiqie, Saut
           juga,  DKPP  ini  harus  banyak  mem-  Menurutnya,  DKPP  memiliki  tu-  Hamonangan Sirait, serta Nur Hidayat
           buat  pengaturan-pengaturan  hukum   gas memantau tugas dan fungsi KPU   Sardini.
           acaranya, bagaimana proses penanga-  apakah independen dan sesuai kode   ***



                                                                                                               6


  6                                                                           | PARLEMENTARIA  |  Edisi 93 TH. XLII, 2012 | 6
  6  | PARLEMENTARIA |  Edisi 93 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA |  Edisi 93 TH. XLII, 2012 |
                                                                                                   TH. XLII, 2012 |
                                                                                        ARIA |
                                                                              |
                                                                                             Edisi 93

                                                                               ARLEMENT
                                                                              P
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69