Page 290 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria
P. 290
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG
SERTIFIKATNYA DIBATALKAN OLEH KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
(Studi Kasus Pembatalan Sertifikat di Kelurahan Pengasinan Berdasarkan
Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.
296/B/2013/PT.TUN.JKT Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.
11/G/2013/PTUN.BDG)
FX. Arsin Lukman & Beny Hadinata Wangean
Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta
Jln. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
Telp: (021) 7872 830, 7888 5242, Fax: (021) 7888 0008
fx_arsin@yahoo.com, fx_arsin@hotmail.com
benyhadinata@gmail.com
Abstrak
Peningkatan pemanfaatan tanah berpotensi menimbulkan masalah bagi para pihak yang menguasai-
nya. Alas hak berupa sertifikat merupakan alat bukti yang Kuat bukan Mutlak, sehingga pemegang
hak bersertifikat masih menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain. Kasus pembatalan
sertifikat di Kelurahan Pengasinan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi contoh
lemahnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah bersertifikat.
Metode penelitian ini adalah yuridis normatif atau disebut juga sebagai penelitian doktrinal
(doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik secara tertulis di dalam
buku (law as it is written in the book)maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses
pengadilan(law as it is decided by the judge through judicial process).Dalam kasus ini, pembatalan 246
(duaratus empatpuluh enam) sertifikat di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok
dengan Putusan PTUN Bandung No. 11/G/2013/PTUN-BDG Jo. Putusan PT.TUN Jakarta No.
296/B/2013/PT.TUN.JKT sebagai akibat adanya alas hak lain pada objek yang sama, berupa SK Kinag
yang diterbitkan padatanggal 31 Desember 1964 No. 205.D/VIII/1964 dalam rangka pelaksanaan
programLandreform dan diredistribusikan kepada para petani penggarap.Ketidakcermatan Badan
Pertanahan Nasional dalam menerbitkan sertifikat dan lemahnya mutu putusan Hakim serta
karakteristik sengketa pertanahan yang secara simultan berwatak publik dan privat memerlukan
suatu terobosan baru dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia.
Kata kunci: Pendaftaran Tanah, Redistribusi Tanah, Pembatalan Sertifikat.
Abstract
The increase in the utilization of land can potentially cause problems for the parties. The title proof in
the form of the certificate is the evidence that is strong not absolute, so the holder of the certified title
still faces the possibility of a lawsuit from the other party. The certificate cancellation case in
Pengasinan Village with the verdict of State Administration Court becomes an example of weak legal
protection and legal certainty for the holders of certified title. This research method is the juridical
normative or also known as doctrinal research is a research which analyzes both the law as it is written
in the book as well as the law as it is decided by the judge through the judicial process. In this case,
cancellation of 246 (two thousand forty six) certificates in Pengasinan Village, Sawangan District,
Depok City by the Verdict of Bandung State Administration District Court Number 11/G/2013/PTUN-
BDG Jo. the Verdict of Jakarta State Administration High Court Number 296/B/2013/PT. TUN. JKT as
result of the other right proof on the same object, in the form of Decree of Head of Agrarian Inspection
issued on December 31, 1964 Number 205. D/VIII/1964 in the framework of the implementation of
Landreform program and redistributed to the farmers. The inaccuracy of National Land Agency in the
issuance of certificates and the weak quality of the judge's verdict as well as the characteristics of the
dispute of land that are simultaneously having public and private characteristics need a new
breakthrough in the settlement of land disputes in Indonesia.
Keywords: Deed Registration, land redistribution, the cancellation of the certificate.
282
