Page 288 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

280 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

surat tanda bukti yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan
data yuridis yang termuat di dalamnya. Di sini yang dimaksud dengan data fisik yaitu data
mengenai letak, batas, dan luas tanah yang bersangkutan, kemudian yang dimaksud dengan
data yuridis yaitu data mengenai status hukum tanah, pemilik tanah, dan hak-hak apa saja

yang membebani tanah tersebut. Mengenai pengertian data fisik dan data yuridis telah juga
dijelaskan dalam Pasal 1 angka (6) dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah.

Pendaftaran tanah diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik
tanah yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut
UUPA) yang berbunyi: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan

pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang
diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
Selain pendaftaran tanah berfungsi untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik
tanah, pendaftaran tanah juga berfungsi bagi pemerintah dan pihak-pihak yang berkepen-

tingan. Bagi pemerintah, di sini pemerintah dapat mengetahui status hukum dari tanah yang
bersangkutan, apakah tanah yang sudah terdaftar tersebut berstatus hak milik, hak guna
usaha, hak guna bangunan, atau hak-hak lainnya. Sehingga di sini pemerintah dalam

mengambil suatu kebijakan dapat melakukan tindakan yang tepat terhadap tanah yang
bersangkutan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti pengusaha yang ingin
membangun usaha di tanah tersebut, atau individu yang ingin membeli tanah, maka ter-
hadap mereka tidak merasa khawatir atau ragu terhadap tanah yang akan mereka usahakan

atau mereka beli, karena mereka sendiri telah mengetahui status hukum dari tanah tersebut

Daftar Pustaka
Achmad Rubaie, 2007, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Bayumedia,

Malang.
Amir A., “Analisis Dampak Program Sertipikasi Tanah Terhadap Akses Kredit Perbankan dan
Peningkatan Pendapatan Petani di Kabupaten Bekasi”, Tesis S2, Magister Studi

Manajemen dan Bisnis, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, 2008.
AP Parlindungan, 1989, Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA, Mandar
Maju, Bandung.
Ari Sukanti Sumantri, 2003, Pidato Pengukuhan Guru Besar FHUI, Jakarta, 17 September

2003.
Aris S. Hutagalung, 1994, Asas-Asas Hukum Agraria, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
Bachtiar Effendi, 1992, Pendaftaran Tanah, Alumni, Bandung.