Page 283 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Bambang Slamet Riyadi: Program Sertifikasi Tanah dalam Rangka Kepastian Hukum ... 275

Selain pendaftaran tanah berfungsi untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik
tanah, pendaftaran tanah juga berfungsi bagi pemerintah dan pihak-pihak yang berke-
pentingan. Bagi pemerintah, di sini pemerintah dapat mengetahui status hukum dari tanah
yang bersangkutan, apakah tanah yang sudah terdaftar tersebut berstatus hak milik, hak guna

usaha, hak guna bangunan, atau hak-hak lainnya. Sehingga di sini pemerintah dalam
mengambil suatu kebijakan dapat melakukan tindakan yang tepat terhadap tanah yang
bersangkutan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti pengusaha yang ingin mem-

bangun usaha di tanah tersebut, atau individu yang ingin membeli tanah, maka terhadap
mereka tidak merasa khawatir atau ragu terhadap tanah yang akan mereka usahakan atau
mereka beli, karena mereka sendiri telah mengetahui status hukum dari tanah tersebut.
Sistem pendaftaran tanah terdiri dari sistem pendaftaran akta dan pendaftaran hak.

Dalam sistem Pendaftaran Akta, pejabat pendaftaran tanah hanya melakukan pendaftaran
terhadap tanah-tanah yang bersangkutan, di sini pejabat pendaftaran tanah tidak melakukan
pengujian terhadap kebenaran data yang didaftar. Apabila terjadi pemindahan hak maka
pembuatan dan pendaftaran haknya dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan pada hari

yang sama atau istilahnya langsung dibuatkan pada hari itu juga, ketika itu pembeli sebagai
pemegang hak mendapat salinan akta sebagai tanda bukti haknya. Setiap kali terjadi
perubahan hak wajib dilakukan pembuatan akta sebagai buktinya, dan data yuridis yang

diperlukan dicari dalam akta-akta tersebut.
Kelemahan dari sitem pendaftaran akta bahwa ketidaksesuaian dalam suatu akta bisa
menyebabkan tidak sahnya perbuatan hukum yang akan dilakukan, dimana akta baru yang
dibuat sebagai bukti didasarkan pada akta sebelumya yang salah atau mengandung cacat

hukum, misalnya, data mengenai batas tanah yang tidak sesuai dengan sebenarnya kemudian
itu yang dibuat sebagai bukti untuk melakukan perbuatan hukum baru, maka di sini dapat
diketahui bahwa perbuatan hukum tersebut telah mengandung cacat hukum atau menye-
babkan tidak sahnya perbuatan hukum tersebut. Jika hal ini terjadi maka para pihak yang

bersangkutan harus kembali kepada pejabat pendaftaran tanah atau disebut juga pejabat
balik nama untuk merubah data-data yang salah dalam akta tersebut.
Dalam sistem pendaftaran hak yang didaftarkan adalah haknya. Pada sistem ini dalam

setiap penciptaan dan pemindahan hak harus dibuktikan dengan akta dan bukti-bukti lain-
nya. Di dalam ketentuannya bukan hanya terbatas pada akta yang didaftar melainkan ada
hak-hak baru yang diciptakan yang melahirkan bukti baru seperti sertipikat tanah. Pengajuan
akta dan bukti-bukti lainnya hanya sebagai sumber data. Hal yang berbeda di sini, bahwa

dalam pendaftaran hak bukan hanya ditentukan dengan mengajukan alat bukti, tetapi disini
pejabat pendaftaran tanah melakukan penelitian dan pengujian terhadap tanah yang didaftar
dengan mendatangi tanah yang bersangkutan untuk dilakukan pengukuran, penetapan

batas, dan hal-hal lainnya yang dianggap perlu. Hal ini dilakukan untuk keperluan dan
pengolahan data fisik maka perlu dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan. Hal ini